BANDUNG, PelitaJabar — Rencana penutupan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dilakukan melalui kajian serius.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ineu Purwadewi Sundari mengungkapkan, hasil evaluasi dari tiap-tiap komisi dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD), terdapat beberapa catatan.
“Catatan tersebut bukan hanya kali ini disampaikan, saat LKPJ Gubernur kami sampaikan penataan BUMD menjadi hal wajib yang dilakukan oleh Pemerintah Jabar,” jelas Ineu usai memimpin Rapat Paripurna, Kamis (11/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakan, Jabar memiliki cukup banyak BUMD, namun hingga saat ini baru BUMD Keuangan saja yang memberikan report kemajuan.
“Tujuan BUMD, selain menyerap tenaga kerja juga harus memberikan deviden kepada pemerintah daerah yang semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tambah Ineu.
Pihaknya terus memberikan dukungan, dan telaah-telaah terhadap BUMD agar mengalami kemajuan. Sehingga apa yang direncanakan oleh pemerintahan yang baru ini, yaitu BUMD Juara dapat terealisasi.
“Pada P2APDB terdapat beberapa catatan yang betul-betul harus ditindak lanjuti oleh pemerintah provinsi. Saya minta ini dilakukan kajian yang betul-betul dan sunggug-sungguh, ketika ada BUMD yang merugi dan dilakukan penutupan harus dengan langkah-langkah yang baik karena terkait dengan tenaga kerja dan sebagainya,” ujarnya.
Ineu berharap, rencana revitalisasi dan penutupan BUMD menjadi bahan diskusi Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam rangka mengkaji secara keseluruhan BUMD yang ada di Jabar. Mal
