KAB. KUNINGAN, PelitaJabar — Untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin, dibutuhkan anggaran sekira Rp. 800triliun. Sedangkan, APBD Jawa Barat saat ini Rp 35triliun.
“Per hari ini kita hanya sanggup di Rp 200-an miliar per daerah. Kalau dirata-rata segituh,” jelas Gubernur Jawa-Barat Ridwan Kamil, usai Kopdar (Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Triwulan II 2019 di Resort Prima Sangkanhurip, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7)
Emil — sapaan akrab Ridwan Kamil melanjutkan, Pemdaprov Jawa Barat akan berupaya agar pembangunan tidak bergantung kepada APBD saja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, ada delapan pintu anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan Jawa Barat.
Selain APBD Kabupaten/Kota, APBD provinsi, dan APBN, ada lima pintu anggaran lain, yaitu dana swasta melalui KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana CSR.
“Kita komit (berkomitmen) bahwa sumber pembayaran pembangunan ini ada pintu APBN. Kita akan lobi, dengan hasil detail dari Tingkat II (Kabupaten/Kota) saya akan lobi kementerian atau Presiden untuk memprioritaskan Jawa Barat yang memang penduduknya, secara populasi, paling besar,” tegas Emil.
Emil menyebut Pemdaprov Jawa Barat akan melobi kementerian atau Presiden, supaya bisa memprioritaskan Jawa Barat. Sebab, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
Dikatakan, bantuan keuangan yang akan diberikan Pemdaprov Jawa Barat kepada Pemda Kabupaten/Kota tidak sembarangan. Bantuan diberikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah penduduk dan capaian prestasi daerah.
“Kita memberikan (bantuan keuangan) tidak asal memberi, tapi datang dari berdasarkan kualitas dan jumlah penduduk. Kemudian, prestasi Kabupaten/Kota yang bisa dikasih lebih,” ucapnya.
“Termasuk siapa yang berhasil menyukseskan program provinsi lebih aktif tentu akan kita berikan tambahan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat akan memberikan bantuan keuangan sekira Rp. 200miliar untuk setiap Kabupaten/Kota pada 2020. Bantuan ini diberikan berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Mal
