BANDUNG, PelitaJabar – DPRD Jabar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat harus tepat sasaran dan jangan sampai ada data terlewat.
“Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 1,6 juta KK tersebut harus betul-betul tepat sasaran dan jangan sampai ada data yang terlewat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan,” jelas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Yosa Octora Santono, S.Si., MM. Rabu (8/04/2020).
Yosa menambahkan, dana yang digelontorkan Pemprov Jawa Barat untuk bantuan kepada warga msikin baru tersebut tidak sedikit. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang super ketat agar betul-betul tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bantuan senilai Rp. 500.000,–/KK ini bukan uang yang sedikit, karena itu dikali 1,6 juta KK dikali 4 bulan, jadi alokasi anggaran penanggulangan dampak Covid-19 ini mencapai Rp. 3,2 Trilyun. Oleh karena itu, maka pengawasannya harus sangat super ketat supaya bantuan ini benar-benar tepat dan sampai kepada yang berhak menerimanya,” terangnya.
Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan (Dapil) 13, yang meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran, wilayah kerjanya cukup luas sehingga dirinya akan bekerjasama dengan kader partai di daerah untuk memantau pelaksanaan pembagian bantuan dari Pemprov tersebut.
“Wilayah kerja kami cukup luas pasti kami juga akan bekerjasama bahu membahu bersama kader Partai Demokrat di daerah untuk memantau pelaksaaan pembagian bantuan tersebut agar berjalan lancar dan tertib tidak terjadi konflik akibat ada yang tidak kebagian. Oleh karena itu mudah-mudahan datanya benar-benar valid,” harapnya.
Ia juga mengatakan, dengan adanya relokasi anggaran sebesar itu, pasti akan merubah segala apa yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga perlu pembahasan ulang APBD Jawa Barat.
“Dengan adanya pengalokasian anggaran sebesar itu pasti akan merubahapa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jabar sbelumnya, sehingga perlu segera di lakukan pembahasan penghitungan kembali APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020,” tandasnya
