KAB. BANDUNG, PelitaJabar – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provins Jawa Barat meminta agar perencanaan anggaran untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengkritisi pembahasan RAPBD TA 2022 yang tidak berpihak pada pelayanan publik.
‘Kami mengkritisi perencanaan penganggaran sekaligus ingin memastikan dengan anggaran yang minim akibat pengurangan pendapatan bahwa target utama dari kinerja pemerintahan bisa tercapai,’ tegas Bedi di Intercontinental Hotel Dago Pakar, Kabupaten Bandung, Kamis 18 November 2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia meminta jangan sampai ada OPD tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan utama akibat adanya pengurangan anggaran.
Seperti anggaran pokok (fixcost) harus pastikan dulu agar rencana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Karena memang anggaran di Jawa Barat secara keseluruhan saat ini kondisinya cukup prihatin.
‘Misalnya, gaji karyawan, honorer disaat situasi seperti ini justru malah diberhentikan. Itu tidak bijak, dan dampaknya nanti terhadap pelayanan. Pemerintah pun penyerapan anggarannya tidak tercapai, pungkasnya. ***
