GARUT, PelitaJabar – Walau baru beberapa bulan menjabat sebagai Bupati Garut, Syakur Amin sudah menunjukkan komitmennya untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Salah satu langkah penting yang diambil adalah laporan kinerja pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut.
Ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga cerminan tanggung jawab seorang pemimpin terhadap masyarakat yang telah memilihnya.
Namun, ada satu hal yang perlu dicatat dengan seksama. Pada bulan Juni ini, Bupati Syakur Amin kembali harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk tahun anggaran 2024 kepada tim evaluasi dari provinsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tantangan Anggaran 2024: Apa yang Perlu Diketahui? Tapi, di balik laporan itu, ada sebuah catatan penting yang tak bisa diabaikan oleh kita semua.
Tahun 2024, meskipun Bupati Syakur Amin menyampaikan laporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintahan tidak sepenuhnya berada di tangannya.
Pj. Bupati Garut, Barnas Azidin, yang memegang kendali pemerintahan dan anggaran selama tahun tersebut.
Jadi, meskipun Bupati Syakur Amin diwajibkan untuk melaporkan kinerja, beliau sebenarnya tidak bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan anggaran tersebut.
Dudi Supriyadi, seorang pemerhati kebijakan publik, menegaskan meskipun Bupati Syakur Amin harus melaporkan kinerja dan menyampaikan LPPD, beliau tidak bisa dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran tahun 2024.
“Tugas Bupati Syakur Amin untuk melaporkan kinerja adalah bagian dari kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sebagai kepala daerah, namun anggaran dan kebijakan yang diterapkan selama tahun tersebut berada di bawah wewenang Pj. Bupati Barnas Azidin,” jelas Dudi dengan lugas.
Menuntut Pengelolaan Anggaran yang Lebih Baik, Dudi memberikan kritik dan rasional terhadap pengelolaan anggaran dan kebijakan yang diambil oleh Pj. Bupati Garut.
Menurutnya, meskipun anggaran 2024 dijalankan oleh Pj. Bupati Azidin, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat Garut.
“Pengelolaan anggaran bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Ini tentang bagaimana anggaran tersebut digunakan secara maksimal untuk mengatasi masalah nyata yang dihadapi Garut, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya infrastruktur yang memadai,” tegas Dudi.
Dia juga mengingatkan bahwa evaluasi kinerja bukan hanya soal laporan di atas kertas, tetapi lebih pada bagaimana kebijakan yang diambil dapat benar-benar membawa perubahan positif bagi masyarakat.
Menurutnya, masalah-masalah yang telah ada sejak lama, seperti ketimpangan pendapatan, kualitas pelayanan publik yang belum optimal, dan tingginya angka kemiskinan, harus menjadi fokus utama dalam evaluasi ini.
“Evaluasi kinerja harus berfokus pada hasil yang nyata. Garut butuh lebih dari sekadar laporan formal; Garut butuh kebijakan yang bisa mengubah kehidupan masyarakat secara langsung,” ujar Dudi tegas.
Menggunakan Laporan Sebagai Cermin untuk Masa Depan Laporan kinerja dan LPPD yang disampaikan oleh Bupati Syakur Amin, harus dilihat bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai cermin untuk menilai sejauh mana pemerintahan daerah mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Setiap capaian dan tantangan yang ada dalam laporan tersebut perlu dipertimbangkan sebagai bahan untuk perbaikan di masa depan. Indikator-indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, tingkat pengangguran, serta kualitas pelayanan publik harus diperhatikan dengan serius.
Selain itu, pengelolaan infrastruktur dan tata ruang wilayah juga menjadi fokus penting yang tidak boleh diabaikan.
“Laporan ini adalah kesempatan untuk melihat dengan jujur seberapa besar kemajuan yang telah dicapai dan apa yang perlu diperbaiki agar Garut bisa lebih hebat lagi di masa depan,” kata Dudi.
Langkah Menuju Garut Hebat, Dudi menegaskan bahwa anggaran 2024 bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana setiap keputusan yang diambil dapat berimpact pada kehidupan masyarakat Garut.
Jika evaluasi dan pengelolaan anggaran dilakukan dengan cermat dan berdasarkan data yang akurat, maka Garut memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi daerah yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih hebat.
Bupati Syakur Amin dan Pj. Bupati Barnas Azidin harus melihat laporan ini sebagai langkah awal untuk membawa Garut lebih maju. Setiap tantangan yang dihadapi harus diterima dengan kepala dingin, diikuti dengan kebijakan yang penuh perencanaan matang.
“Garut Hebat bukan hanya slogan, tetapi sebuah cita-cita yang bisa diwujudkan melalui kerja keras, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi,” tutup Dudi, mengajak kita semua untuk terus mendukung langkah-langkah yang membawa Garut menuju masa depan yang lebih cerah. Jang
