Dinilai Tak Komprehensif, Pansus 12 Cabut Perda Nomor 24 Tahun 2012 Tentang PKS

- Penulis

Kamis, 13 November 2025 - 19:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Susanto Triyogo Adiputro. PJ/Net

Susanto Triyogo Adiputro. PJ/Net

BANDUNG, PelitaJabar – Anggota Panitia Khusus (Pansus 12) DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., perubahan pada Raperda Kota Bandung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (PKS). Perubahan tersebut merupakan kelanjutan dari dua aturan sebelumnya, Perda Nomor 24 Tahun 2012 dan Perda Nomor 5 Tahun 2015.

“Setelah diinventarisir, ternyata perubahan yang dibutuhkan mencapai lebih dari 50 persen. Karena itu, kami memutuskan untuk mencabut Perda Nomor 24 Tahun 2012 dan menyusun aturan baru yang lebih komprehensif,” tegas Susanto baru-baru ini di Bandung.

Politisi PKS itu menilai, Raperda baru ini akan mengatur sejumlah hal penting, tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB), Permensos Nomor 8 Tahun 2021 Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), serta Permensos Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Selain itu, kami juga membahas mekanisme UGB, PUB, dan LKS agar penataan, manajemen, serta penyelenggaraan penanganan kesejahteraan sosial di Kota Bandung lebih tertib,” paparnya.

Pansus ingin memastikan setiap kegiatan sosial tidak menimbulkan praktik pungutan liar.

“Perlu sistem yang tegas, termasuk sanksi sosial atau blacklist bagi pelanggar, meskipun sanksi pidana sudah diatur dalam undang-undang,” ucapnya.

Dia juga menyoroti perubahan istilah dari organisasi sosial menjadi lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

“Hal ini penting agar pemerintah kota memiliki instrumen yang kuat dalam penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial ke depan,” kata Susanto.

Selain itu, arah pembangunan Kota Bandung kini menuju konsep “smart collaboration well fair city”, dengan basis data terpadu, ekonomi inklusif, dan penguatan UMKM.

“Indikatornya meliputi penurunan kemiskinan, peningkatan indeks UMKM, penurunan stunting, peningkatan IPM dan indeks kebahagiaan, serta penguatan aspek lingkungan seperti RTH dan pengelolaan sampah,” pungkasnya.

Pembahasan Raperda ini diharapkan rampung Desember 2025. ***

 

Berita Terkait

Biliar Kota Bandung Sabet Lima Medali, Meningkat Dibanding Porprov Lalu
Cabor Tinju Penuhi Target Medali di Porprov Jabar 2026
Bidik Potensi Zakat Rp 33 Triliun, Perkuat Transparansi Pengelolaan
Rayakan Nataru 2026 di Lembang, Eminence Hadirkan Paket Mewah di Tengah Hutan Pinus
Atlet Selam Porprov XV Meninggal, KONI Jabar Berduka
Didapuk Jadi Moderator di Forum Internasional, USB YPKP Buka Peluang Kerjasama Lintas Negara
Ju Jitsu Mulai Bertanding, Ali Martomo Ingatkan Atlet dan Wasit Junjung Tinggi Sportivitas
Sugiharto Geram, PP Pertina Larang Maikhel Tampil di Porprov Jabar 2026

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:22 WIB

Biliar Kota Bandung Sabet Lima Medali, Meningkat Dibanding Porprov Lalu

Jumat, 20 November 2026 - 15:09 WIB

Cabor Tinju Penuhi Target Medali di Porprov Jabar 2026

Jumat, 20 November 2026 - 13:52 WIB

Bidik Potensi Zakat Rp 33 Triliun, Perkuat Transparansi Pengelolaan

Jumat, 20 November 2026 - 09:26 WIB

Rayakan Nataru 2026 di Lembang, Eminence Hadirkan Paket Mewah di Tengah Hutan Pinus

Kamis, 19 November 2026 - 21:16 WIB

Atlet Selam Porprov XV Meninggal, KONI Jabar Berduka

Berita Terbaru

tinju Kota Bandung akhirnya menuntaskan tugas dengan memperoleh 1 medali emas, 2 perak dan 3 perunggu pada Porprov 2026. PJ/Joel

FEATURED

Cabor Tinju Penuhi Target Medali di Porprov Jabar 2026

Jumat, 20 Nov 2026 - 15:09 WIB

Atlet Selam Bekasi meninggal dunia saat mengikuti pertandingan di Porprov Jabar 2026 akibat kecelakaan. PJ/Dok

FEATURED

Atlet Selam Porprov XV Meninggal, KONI Jabar Berduka

Kamis, 19 Nov 2026 - 21:16 WIB