BANDUNG, PelitaJabar – Pemotongan anggaran dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai layanan publik.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan menyoroti sejumlah persoalan krusial yang perlu segera mendapat perhatian. Salah satunya anggaran operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar Matan di lima wilayah manajemen kebakaran yang tercatat menjadi Rp0.
“Kondisi tersebut dikhawatirkan akan melumpuhkan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan apabila tidak segera dipulihkan,” kata Agus saat rapat kerja bersama DLH, Diskominfo, Dinas Damkar Matan, serta Dishub untuk membahas program prioritas, target kinerja, dan isu strategis Tahun Anggaran 2027, di Ruang Rapat Paripurna, Kamis, 15 Juli 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya itu, pemangkasan anggaran juga terjadi di Dinas Perhubungan hingga sepertiga, berpotensi menghambat upaya menurunkan tingkat kemacetan serta meningkatkan penggunaan angkutan umum di Kota Bandung.
“Pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) juga dinilai memiliki tantangan tersendiri, termasuk potensi konflik sosial terkait kompensasi sewa kios dan pedagang kaki lima yang terdampak proyek,” katanya.
Di sektor teknologi informasi, Komisi III menilai kebutuhan anggaran Diskominfo untuk menjaga keamanan sistem pemerintahan digital harus menjadi perhatian.
“Tambahan anggaran sebesar Rp6,6 miliar dibutuhkan untuk pengadaan CCTV, lisensi firewall, serta sewa Data Center guna mengantisipasi ancaman serangan siber terhadap data Pemerintah Kota Bandung,” katanya.
Sementara Dinas Lingkungan Hidup didorong untuk lebih progresif dalam menjalankan strategi pengurangan sampah melalui program zero waste, sekaligus meningkatkan kualitas air dan udara.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat adanya risiko kolapsnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada tahun 2027 apabila upaya pengurangan sampah tidak berjalan secara optimal.
“Pemotongan anggaran pada mitra kerja berpotensi menghambat pencapaian target kinerja strategis tahun 2027. Oleh karena itu, Komisi III berkomitmen mengawal kebutuhan anggaran yang dinilai bersifat prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal,” pungkasnya.
Karena itu, Komisi III DPRD Kota Bandung akan membentuk tim perumus untuk mendorong dan usulan anggaran dari seluruh mitra kerja, guna memulihkan anggaran operasional Damkar Matan yang saat ini bernilai Rp0.
Masing-masing perangkat daerah diminta menyampaikan jawaban tertulis atas berbagai pertanyaan dan masukan anggota Komisi III dalam waktu dua hari sebagai bahan pembahasan lanjutan. ***
