BANDUNG, PelitaJabar – Bagi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai keberhasilan pemerintah mencapai target pembangunan. Kemerdekaan juga harus tercermin dalam kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, mengakses pelayanan publik, memperoleh kesempatan ekonomi setara, serta terbebas dari struktur ketimpangan dan kelompok masyarakat terus berada di posisi tertinggal.
“Kami tidak sedang mengatakan bahwa seluruh capaian pembangunan Kota Bandung buruk. Tetapi perlu diuji lebih jauh, apakah target yang digunakan sudah cukup ambisius, apakah anggaran benar-benar mengikuti prioritas, dan apakah indikator yang digunakan mampu menangkap perubahan kesejahteraan masyarakat secara nyata.” beber Wakil Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Bandung 2026–2027, Muhammad Rafid Wafi disela diskusi Diskusi Publik bertajuk “Menavigasi Ulang Kemerdekaan dari Kota Bandung: Tinjauan Kritis terhadap Indeks Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Bandung”, di Graha HMI Bandung Rabu 18 Agustus 2026.
Melalui diskusi publik tersebut, pihaknya mendorong pembacaan pembangunan yang lebih kritis dan substantif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebab, menavigasi ulang kemerdekaan dari Kota Bandung berarti berani mempertanyakan kembali, pembangunan ini sebenarnya sedang membawa Bandung ke mana, siapa yang paling menikmati hasilnya, siapa yang masih tertinggal, dan struktur apa yang membuat ketimpangan tersebut terus bertahan,” tambahnya.
Sementara, Bhimа Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), berpandangan pentingnya melihat pembangunan Kota Bandung tidak hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dampak terhadap struktur ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“Kalau kita hanya melihat pertumbuhan ekonomi dan angka makro, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa Bandung baik-baik saja. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah pertumbuhan itu dinikmati oleh siapa? Apakah masyarakat yang berada di kelompok bawah ikut mengalami peningkatan kesejahteraan, atau justru kesenjangan tetap bertahan?” tanyanya.
Sementara Tino Rila Sebayang, Akademisi sekaligus Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pasundan berpandangan, pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pilihan politik mengenai wilayah mana
yang menjadi prioritas, kelompok masyarakat mana yang mendapatkan perhatian, serta bagaimana kekuasaan bekerja dalam menentukan arah pembangunan.
“Kita masih melihat Bandung melalui demarkasi utara dan selatan. Persoalannya, ketika pembagian wilayah itu terus direproduksi dalam cara kita melihat pembangunan, ia bukan lagi sekadar pembagian geografis. Ia dapat menjadi cara pandang yang membentuk siapa yang dianggap sebagai pusat dan siapa yang berada di pinggiran.” ucapnya.
Menurutnya, pembelahan tersebut perlu dibaca secara kritis karena pembangunan kota pada akhirnya berkaitan dengan distribusi sumber daya, akses terhadap pelayanan publik, kesempatan ekonomi, serta relasi kekuasaan. ***
