Komisi III Kritisi Program Bapenda Jabar

- Penulis

Senin, 18 Mei 2020 - 13:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG, PelitaJabar – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti turunnya pendapatan daerah tahun 2019 sehingga mendorong dinas pendapatan untuk berinovasi agar bisa lebih maksimal dalam pencapaian target.

“Kami mengkritisi program Bapenda ini tidak ada terobosan sehingga kurang maksimal dalam pencapaian target”, jelas Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Cucu Sugyati saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019 dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, Selasa (21/4/2020).

Dikatakan, perbedaan data realisasi APBD 2019 di Laporan Bapenda jabar dengan data rilis Bank Indonesia juga menjadi catatan Komisi III. Selain itu, Belum optimalnya penerimaan Dana Perimbangan yang bersifat given sehingga perlu lebih diupayakan untuk dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Penerimaan dana perimbangan harus dikonsultasikan dengan pemerintah pusat supaya ada perubahan yang signifikan”, tegas Cucu.

Cucu menekankan Pandemi Covid 19 berdampak luas salah satunya terhadap perekonomian. Namun Cucu optimis pendapatan pada Tahun 2020 tetap bisa maksimal dengan menggali potensi-potensi yang ada tentunya dengan kajian dan pendalaman-pendalaman salah satunya Pajak Air Permukaan (PAP).

“Penerimaan Pajak Air Permukaan yang belum optimal agar dikoordinasikan dengan instansi terkait, berkaitan dengan sinkronisasi regulasi”, selanjutnya Rasio anggaran penelusuran tidak sebanding dengan jumlah KTMDU sehingga berdampak kurang optimalnya hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor, ini harus jadi perhatian”, pungkas Cucu.

Terkait minimnya serapan anggaran, Sekretaris Komisi III DPRD Jabar Hasim Adnan mengatakan masih ada angka serapan dibawah 90 persen yang artinya skema dalam perencanaan tidak dibuat secara komprehensif sehingga daya serapnya tidak maksimal.

“Masih minimnya daya serap yang terbukti dari hasil analisa kita, ternyata masih ada angka dibawah 90 persen, ini menjadi catatan,” pungkasnya. Rls

Komentari

Berita Terkait

Takjil on The Street Farhan Sebut Bentuk Toleransi
Soal Banjir, Walikota Minta Segera Bantu Warga Terdampak
XL ‘Circle’ Tiap Anggota Bisa Dapat Gratis Kuota 5GB
Arif Prayitno Diminta Kembali Pimpin PORLASI Jabar
Wujudkan ‘Jabar Hattrick’ di PON Lalu KONI Apresiasi Cabor Layar
Nuryadi : KONI Harus “Ngarojong” Program Pemkot Bandung
Profesor Suo Sebut Disrupsi Terjadi 5 Tahun Mendatang
Tim Monev NPCI Kota Bandung Pantau Latihan Atlet

Berita Terkait

Senin, 17 Maret 2025 - 16:59 WIB

Takjil on The Street Farhan Sebut Bentuk Toleransi

Senin, 17 Maret 2025 - 09:01 WIB

Soal Banjir, Walikota Minta Segera Bantu Warga Terdampak

Minggu, 16 Maret 2025 - 12:56 WIB

XL ‘Circle’ Tiap Anggota Bisa Dapat Gratis Kuota 5GB

Minggu, 16 Maret 2025 - 12:25 WIB

Arif Prayitno Diminta Kembali Pimpin PORLASI Jabar

Minggu, 16 Maret 2025 - 12:11 WIB

Wujudkan ‘Jabar Hattrick’ di PON Lalu KONI Apresiasi Cabor Layar

Berita Terbaru

FEATURED

Takjil on The Street Farhan Sebut Bentuk Toleransi

Senin, 17 Mar 2025 - 16:59 WIB

FEATURED

Soal Banjir, Walikota Minta Segera Bantu Warga Terdampak

Senin, 17 Mar 2025 - 09:01 WIB

FEATURED

XL ‘Circle’ Tiap Anggota Bisa Dapat Gratis Kuota 5GB

Minggu, 16 Mar 2025 - 12:56 WIB

SALAM KOMANDO :  Aan Johana (kanan) melakukan salam Komando dengan Ketua Umum Pengprov PORLASI Jabar Arif Prayitno usai membuka Rakerda PORLASI Jabar Sabtu 15 Maret 2025. PJ/Joel

FEATURED

Arif Prayitno Diminta Kembali Pimpin PORLASI Jabar

Minggu, 16 Mar 2025 - 12:25 WIB