Komisi III Kritisi Program Bapenda Jabar

- Penulis

Senin, 18 Mei 2020 - 13:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG, PelitaJabar – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti turunnya pendapatan daerah tahun 2019 sehingga mendorong dinas pendapatan untuk berinovasi agar bisa lebih maksimal dalam pencapaian target.

“Kami mengkritisi program Bapenda ini tidak ada terobosan sehingga kurang maksimal dalam pencapaian target”, jelas Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Cucu Sugyati saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019 dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, Selasa (21/4/2020).

Dikatakan, perbedaan data realisasi APBD 2019 di Laporan Bapenda jabar dengan data rilis Bank Indonesia juga menjadi catatan Komisi III. Selain itu, Belum optimalnya penerimaan Dana Perimbangan yang bersifat given sehingga perlu lebih diupayakan untuk dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Penerimaan dana perimbangan harus dikonsultasikan dengan pemerintah pusat supaya ada perubahan yang signifikan”, tegas Cucu.

Cucu menekankan Pandemi Covid 19 berdampak luas salah satunya terhadap perekonomian. Namun Cucu optimis pendapatan pada Tahun 2020 tetap bisa maksimal dengan menggali potensi-potensi yang ada tentunya dengan kajian dan pendalaman-pendalaman salah satunya Pajak Air Permukaan (PAP).

“Penerimaan Pajak Air Permukaan yang belum optimal agar dikoordinasikan dengan instansi terkait, berkaitan dengan sinkronisasi regulasi”, selanjutnya Rasio anggaran penelusuran tidak sebanding dengan jumlah KTMDU sehingga berdampak kurang optimalnya hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor, ini harus jadi perhatian”, pungkas Cucu.

Terkait minimnya serapan anggaran, Sekretaris Komisi III DPRD Jabar Hasim Adnan mengatakan masih ada angka serapan dibawah 90 persen yang artinya skema dalam perencanaan tidak dibuat secara komprehensif sehingga daya serapnya tidak maksimal.

“Masih minimnya daya serap yang terbukti dari hasil analisa kita, ternyata masih ada angka dibawah 90 persen, ini menjadi catatan,” pungkasnya. Rls

Komentari

Berita Terkait

Bareng #WaktunyahOVOliday, Nikmati Liburan Tanpa Antri
Targetkan 3,7 Juta Wisatawan Surakarta Sasar Kota Bandung
Jelang Peparda DPRD & Dispora Dukung NPCI Kota Bandung
Mulai 15 Juli, KA Argo Wilis Merapat di Stasiun Ciamis
Mekanisme Pencairan Dana Pensiunan TASPEN di Kantor Pos
Scoot Buka Rute Baru Medan Vietnam & Malaysia
Dua Pemenang Mobil BRImo FSTVL 2024 dari Bandung
Hadapi Tantangan Teknologi, SDN 035 Soka Gelar Workshop

Berita Terkait

Jumat, 4 Juli 2025 - 14:05 WIB

Bareng #WaktunyahOVOliday, Nikmati Liburan Tanpa Antri

Jumat, 4 Juli 2025 - 11:29 WIB

Targetkan 3,7 Juta Wisatawan Surakarta Sasar Kota Bandung

Kamis, 3 Juli 2025 - 20:09 WIB

Jelang Peparda DPRD & Dispora Dukung NPCI Kota Bandung

Kamis, 3 Juli 2025 - 19:50 WIB

Mulai 15 Juli, KA Argo Wilis Merapat di Stasiun Ciamis

Kamis, 3 Juli 2025 - 17:47 WIB

Mekanisme Pencairan Dana Pensiunan TASPEN di Kantor Pos

Berita Terbaru

FEATURED

Bareng #WaktunyahOVOliday, Nikmati Liburan Tanpa Antri

Jumat, 4 Jul 2025 - 14:05 WIB

FEATURED

Targetkan 3,7 Juta Wisatawan Surakarta Sasar Kota Bandung

Jumat, 4 Jul 2025 - 11:29 WIB

FEATURED

Jelang Peparda DPRD & Dispora Dukung NPCI Kota Bandung

Kamis, 3 Jul 2025 - 20:09 WIB

FEATURED

Mulai 15 Juli, KA Argo Wilis Merapat di Stasiun Ciamis

Kamis, 3 Jul 2025 - 19:50 WIB

FEATURED

Mekanisme Pencairan Dana Pensiunan TASPEN di Kantor Pos

Kamis, 3 Jul 2025 - 17:47 WIB