Pansus I : Fungsi Pengawasan Inspektorat Masih Kurang

- Penulis

Selasa, 17 Mei 2022 - 13:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LKPJ : Pansus 1 DPRD Kota Bandung melanjutkan pembahasan LKPJ di Ruang Bamus DPRD Kota Bandung, pada Selasa, (17/05/2022). Alam/Humpro DPRD Kota Bandung.

BANDUNG, PelitaJabar – Pansus 1 DPRD Kota Bandung melanjutkan pembahasan LKPJ di Ruang Bamus DPRD Kota Bandung, pada Selasa, (17/5/2022). Kali ini Pansus 1 membahas Realisasi Kinerja Kegiatan TA. 2021 bersama Bappelitbang, Inspektorat, dan Bagian Kesra.

Menurut anggota Pansus 1 yang juga Wakil Ketua Pansus 1, Drs. Riana, fungsi pengawasan oleh inspektorat, masih kurang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

‘Berapa pengaduan masyarakat ke inspektorat masih minim, tapi sebenernya di lapangan banyak. Makannya ini fungsi inspektorat masih kurang, masyarakat lebih banyak ke ormas dan lain-lain, contoh peran inspektorat dalam pengawasan dana PIPPK,’ tutur Riana.

Anggota Pansus 1, Hasan Faozi mengatakan, LKPJ tahunan ibarat sub-unit RPJMD 5 tahun, maka perlu ada cek ulang permasalahan setiap tahunnya, agar tidak selalu sama setiap tahunnya.

“Semua dinas dari awal LKPJ ini adalah sub unit dari RPJMD 5 tahunan. Di cross-check lewat LKPJ ini tahunan. Maka harus tahu permasalahan-permasalahan setiap tahunnya. Kalau seperti ini tidak akan selalu sama permalahannya,” kata Faozi.

Selain itu, beberapa Anggota Pansus 1 lainnya, mengomentari papara Bagian Kesra mengenai bantuan dana hibah kepada guru agama di Kota Bandung yang masih belum terdata secara rapi.

Menurut Sandi Muharam, program bantuan guru mengaji di Kota Bandung perlu ditingkatkan. Selain itu ia berpesan agar ada verifikasi data penerima supaya informasi tidak simpang siur.

“Ini program yang bagus. Namun data hibah guru ngaji harus di-cross-check dari yang sekarang ada 1073 guru ngaji. Jangan sampe penerimaan tidak tepat sasaran. Insentif guru ngaji data harus jelas karena banyak, jadi harus digilir, datanya jelas siapa yang sudah, siapa yang belum,” kata Sandi.

Anggota Pansus lainnya memberikan masukan terkait sinkronisasi manfaat program-program SKPD dengan RPJMD.

Heri Hermawan mengatakan, perlu adanya sinkronisasi program SKPD dengan tujuan di RPJMD.

Rapat kerja dipimpin Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafurry, S.H. dan dihadiri para anggota Pansus 1 yaitu H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., Nunung Nurasiah, S.Pd., Hasan Faozi, S.Pd., Iman Lestariyono, S.Si., Drs. Heri Hermawan, M.Pd., Folmer S.M. Silalahi, ST., Sandi Muharam, SE, serta Hj. Salmiah Rambe, S,Pd.I., M.Sos. ***

Komentari

Berita Terkait

Bang Jae Minta Klub Tak Hanya Ikut Kompetisi, Namun Juga Berbenah
Bekasi Janjikan Pelayanan Terbaik di Porprov 2026
Prof Budiana Sebut Hitungan Mundur Cermin Kesiapan Daerah di Porprov XV Jabar
Penyesuaian Rute KA 398, Penumpang Commuter Line Baraya Melonjak
PGSI Jabar Gelar Open Bandung Utama & KU
Tak Hanya Bergengsi, Erwin Sebut ITN Open Jadi Evaluasi Latihan
R. Darwin Kembali Nakhodai Pengprov PSAWI Jabar
Ratusan Mahasiswa Ikuti Pendidikan Bela Negara Korps Mahawarman

Berita Terkait

Selasa, 3 Februari 2026 - 07:26 WIB

Bang Jae Minta Klub Tak Hanya Ikut Kompetisi, Namun Juga Berbenah

Selasa, 3 Februari 2026 - 07:04 WIB

Bekasi Janjikan Pelayanan Terbaik di Porprov 2026

Senin, 2 Februari 2026 - 18:56 WIB

Prof Budiana Sebut Hitungan Mundur Cermin Kesiapan Daerah di Porprov XV Jabar

Senin, 2 Februari 2026 - 15:41 WIB

Penyesuaian Rute KA 398, Penumpang Commuter Line Baraya Melonjak

Senin, 2 Februari 2026 - 14:27 WIB

PGSI Jabar Gelar Open Bandung Utama & KU

Berita Terbaru

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, saat hitung mundur Porprov XV 2026 di Plaza Patriot Candrabhaga Bekasi. PJ/Dok

DAERAH

Bekasi Janjikan Pelayanan Terbaik di Porprov 2026

Selasa, 3 Feb 2026 - 07:04 WIB

H. Yoko bersama salah satu atletnya. PJ/Joel

FEATURED

PGSI Jabar Gelar Open Bandung Utama & KU

Senin, 2 Feb 2026 - 14:27 WIB