BANDUNG, PelitaJabar – Komisi III DPRD Kota Bandung bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) menggelar sejumlah agenda. Selain evaluasi program tahun 2025, juga dibahas rencana kerja tahun 2026, di Ruang Rapat Komisi III, Kamis, 15 Januari 2025.
Rapat tersebut menyoroti pentingnya integrasi perencanaan infrastruktur, khususnya antara pembangunan jalan, trotoar, dan sistem drainase, dalam mengatasi persoalan banjir.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara parsial dan egosentris.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak bisa egosentris dalam satu bidang. Jalan, trotoar, drainase, dan pengelolaan air harus terintegrasi. Kalau tidak, pembangunan menjadi tidak efektif dan tidak efisien, apalagi dalam kondisi anggaran yang harus lebih efisien,” paparnya.
Dikatakan, kerusakan jalan disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi optimal.
“Kalau air hujan masuk ke drainase dengan baik, kerusakan jalan tidak akan separah sekarang. Karena itu, sebelum memperbaiki jalan, benahi dulu drainasenya,” ucapnya.
Dia menyoroti pengelolaan sumber daya air, termasuk kolam retensi dan pemanfaatan air tanah, terutama di tengah pesatnya pembangunan hotel dan kawasan komersial di Kota Bandung.
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setyawan, menekankan pentingnya penguatan regulasi dan kesesuaian program DSDABM dengan RPJMD hingga 2029.
“Milestone pembangunan harus jelas per tahun, mulai 2025 hingga landing di 2029. Semua harus sesuai RPJMD dan regulasi yang ada,” katanya.
Ia juga meminta DSDABM untuk menyampaikan data dan peta kondisi jalan, trotoar, dan drainase secara menyeluruh kepada Komisi III, agar pengawasan dan distribusi program pembangunan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bandung, H. Sutaya, menyoroti lemahnya perencanaan dan pengawasan pada sejumlah proyek, khususnya pembangunan kolam retensi yang menelan anggaran besar.
“Perencanaan harus matang. Kami sejak awal sudah menyampaikan keberatan karena perbedaan elevasi lahan yang signifikan. Faktanya, hingga sekarang banjir masih terjadi di sekitar lokasi,” paparnya. ***









