BANDUNG, PelitaJabar —Sejumlah kader ssnior Demokrat, mempertanyakan arah kepemimpinan Anton Sukartono Suratto.
Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat periode 2026–2031 melalui Musda VI, menilai, terdapat 8 pengurus aktif yang diberhentikan menjelang Musda VI Partai Demokrat Jabar.
Diantaranya Andi Zabidi SE Kepala Bapilu DPD, Prof. Dr. Bambang Sudaryana, Drs., DEA., M.Si., M.Ak., C.Iea. Kepala Badiklat DPD, Ir. Deny Zaelani MM, Par Sekertaris BPOKK DPD, Rudi Kurniawan. SE, Ikhsan Wanhor, Cecep Rustandi SH MSI, Darwin Suratman, SE, MIPO Kepala BPPM, dan Awing diberhentikam tanpa alasan jelas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Andi Zabidi DPP, DPD dan DPC se Jabar, seharusnya tidak mendukung lagi saudara Anton.
“Alasannya, selama Anton memimpin Partai Demokrat di Jawa Barat tidak ada satu prestasipun yang diraih,” tegas Andi.
Selain sikapnya cenderung arogan dan otoriter, serta inkonstitusional dalam berpartai. Anton dinilai melanggar AD/ ART Partai, Suara Partai/ perolehan Kursi turun, tidak melakukan kegiatan pendidikan politik dimasyarakat.
Para senior Demokrat juga mempertanyakan penggunaan keuangan dana hibah, memecat pengurus sesukanya tanpa mekanisme yang diatur dalam AD/ ART dan banyak lagi pelanggaran lainnya.
Sehingga teman-teman pengurus melaporkan saudara Anton sebagai Ketua DPD ke Dewan Kehormatan Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat.
“Persoalan Demokrat Jawa Barat bukan semata soal siapa yang menduduki kursi ketua, melainkan menyangkut kapasitas kepemimpinan, akuntabilitas, integritas, komunikasi politik, dan kemampuan menggerakkan mesin partai hingga tingkat akar rumput,” tambah Bambang Sudaryana.
Dikatakan, selama memimpin Demokrat Jawa Barat, Anton dinilai memperlihatkan gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter.
“Gaya kepemimpinannya sering menunjukkan jiwa otoriter. Cara berkomunikasinya lebih menyerupai gaya mandor daripada kepemimpinan politik yang mengedepankan intelektualitas, dialog dan konsolidasi,” ujar Bambang.
“Partai politik tidak cukup hanya digerakkan dengan instruksi. Dibutuhkan kemampuan membaca situasi politik, membangun komunikasi, merawat kader dan menghasilkan efek elektoral,” katanya.
Ia juga menyinggung perjalanan umrah yang diikuti sejumlah Ketua DPC Demokrat se-Jawa Barat.
“Perlu dijelaskan secara terbuka kepada kader agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” bebernya.
Sementara capaian perolehan kursi Demokrat di sejumlah tingkatan legislatif semestinya menjadi bahan evaluasi serius sebelum partai memasuki persiapan Pemilu 2029.
“Yang harus dievaluasi adalah apakah strategi organisasi, komunikasi politik dan kerja mesin partai sudah menghasilkan efek eksternal yang signifikan. Kalau target tidak tercapai, kepemimpinan harus berani melakukan evaluasi,” pungkasnya. ***
