BANDUNG, PelitaJabar – Meski kasus perdagangan bayi internasional berhasil dibongkar oleh Polda Jabar, dimana terdapat 10 hinga 15 bayi diselundupkan ke Singapura untuk diadopsi secara ilegal. Skandal yang merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), menjadi perhatian semua pihak termasuk Imigrasi Kelas I Bandung.
Guna perketat keamanan TPPO, Imigrasi Kelas I Bandung jauh-jauh hari telah membentuk beberapa desa binaan sebagai langkah antisipatif terhadap keamanan masyarakat.
“Hingga akhir 2026, kita punya 9 desa binaan di Jawa-Barat, dimana berfungsi untuk edukasi dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Sedangkan mekanisme pelaporan, dengan adanya desa binaan ini, mudah-mudahan bisa menjadi tool, alat untuk warga bisa menyampaikan apapaun itu, pelaporan maupun sumber informasi,” jelas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Arya Pradana Anggakara, usai sosialisasi dan penguatan program desa binaan imigrasi melalui sinergi dengan PWI Jawa-Barat, di Prime Park Hotel, Selasa 10 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya itu, pihaknya juga menyediakan hotline pengaduan dan pelayanan WNA DI 0811-2093-333.
“Jika ditemukan keberadaan WNA yang mencurigakan di wilayah Bandung, bisa langsung menghubungi nomor tersebut,” tegas Angga, sapaan akrabnya.
Dia melanjutkan, Kabupaten Subang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, dalam upaya mencegah TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
Subang menjadi salah satu kawasan rawan TPPO dan TPM, disebabkan beberapa indikator, seperti jumlah penduduk yang menjadi pekerja Migrasi Indonesia atau PMI ilegal, sehingga rawan paspor.
“Karena itu, untuk memperkuat pencegahan, Imigrasi Bandung menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, dalam penguatan program Desa Binaan Imigrasi. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas edukasi kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural,” bebernya.
Sementara Ketua PWI Jawa-Barat Tantan Sulton Bukhawan menjelaskan, pihaknya siap berkolaborasi dengan siapapun terutama dengan Imigrasi.
“Intinya kita terbuka untuk berkolaborasi dengan imigrasi, tugas pers tentunya tidak hanya mengkomunikasikan dalam konteks ini, kita turut andil mengedukasi dan mengantisipasi, itu yang harus kita perhatikan,” pungkasnya. ***
