Akses Ke Tol Cisumdawu Masih Terkendala Tanah Kas Desa

- Penulis

Rabu, 16 Juni 2021 - 14:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG, PelitaJabar – Meski sebagian warga menolak, pembangunan akses ke Tol Cisumdawu (Cileunyi – Sumedang – Dawuan) masih terkendala. Pasalnya, selain masih ada sebagian warga yang menolak, tanah kas desa juga masih menjadi kendala.

Namun, Pemprov Jabar kini tinggal membebaskan lahan untuk akses tol dari Dawuan menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka.

“Sesuai tupoksi kami sudah 100 persen. Tinggal kami mengoordinasikan yang sambungan dari Cisumdawu ke BIJB,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat rakor percepatan pembangunan Tol Cisumdawu bersama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual dari Gedung Pakuan Bandung, Selasa (15/6/2021).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pengerjaan Tol Cisumdawu sepanjang 60 kilometer, pemerintah daerah bertugas mengurusi pembebasan lahan. Sementara Kementerian PUPR mengerjakan konstruksinya.

Saat ini isu yang menjadi hambatan dalam pengerjaan Tol Cisumdawu yaitu pembebasan tanah kas desa.

“Saya terus berkoordinasi dengan Pak Bupati (Sumedang) untuk menyelesaikan masalah lokal, itu tanggung jawab kami,” katanya.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan persoalan tanah kas desa yang menghambat pembangunan Cisumdawu kini sudah tuntas.

“Minggu kemarin sudah mengundang seluruh Camat yang berkaitan dengan lahan, semua sudah clear. Besok kita rapat forkopimda untuk mengakselerasi,” ujar Dony.

Tol Cisumdawu ditargetkan rampung akhir 2021 atau awal 2022. Cisumdawu akan memangkas waktu perjalanan Bandung – BIJB dari tiga jam menjadi satu jam. Sehingga bandara kebanggan Jabar akan lebih optimal.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pihaknya sudah menerjunkan tim khusus untuk menyelesaikan hambatan pembangunan Tol Cisumdawu. Kendala yang jadi sorotan sejumlah bidang tanah yang sudah bebas namun belum bisa dibangun karena ada penolakan warga.

“Ada beberapa bidang lahan yang sudah bebas namun belum dapat dikonstruksi karena ada penolakan dari warga. Tapi kami sudah terjunkan tim untuk diselesaikan,” pungkasnya. ***

Komentari

Berita Terkait

Jadi Tuan Rumah Kejurnas Karate, FORKI Jabar Siapkan Rp 1,8 Milyar
Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno
Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman
Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI
Sekda Bandung Ajak Warga Isi Sensus Ekonomi
Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih
Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda
Satu Dekade IndonesiaNEXT, ITB Jadi Roadshow to Campus Pertama

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 17:51 WIB

Jadi Tuan Rumah Kejurnas Karate, FORKI Jabar Siapkan Rp 1,8 Milyar

Jumat, 17 April 2026 - 07:06 WIB

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno

Kamis, 16 April 2026 - 23:37 WIB

Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman

Rabu, 15 April 2026 - 23:41 WIB

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 April 2026 - 17:20 WIB

Sekda Bandung Ajak Warga Isi Sensus Ekonomi

Berita Terbaru

Dihadapan puluhan awak media, Epriyanto menyebut Musda pada 14 Februari lalu sah dan memenuhi aturan bahkan dihadiri perwakilan KONI Jabar dan DPP PERBASI. PJ/Joel

FEATURED

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 Apr 2026 - 23:41 WIB

FEATURED

Sekda Bandung Ajak Warga Isi Sensus Ekonomi

Rabu, 15 Apr 2026 - 17:20 WIB