GARUT, PelitaJabar – Kisruh soal perpanjangan SK tiga jajaran Direksi Perumda Tirta Intan Garut kian memanas. Pasalnya, perpanjangan SK itu dinilai cacat hukum, prosedural dan telah melabrak berbagai aturan yang berlaku. Sehingga perlu adanya peninjauan kembali terkait pengangkatan jajaran tiga Direksi PDAM Tirta Intan Garut.
Bahkan, kalangan aktifis mendesak Pihak DPRD Kab. Garut agar segera membentuk Panitia khusus (Pansus) soal tersebut.
Demikian Dudi Supriadi, Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut, saat audensi yang digelar diruang Banggar DPRD, Senin 28 Oktober 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selaku koordinator komponen aktifis berbagai persoalan internal Perumda Tirta Intan Garut, dia menilai hingga kini semakin kusut.
“Berdasarkan data kajian yang kami lakukan, ada beberapa hal yang sangat krusial dalam tata kelola serta pelayanan yang dilakukan pihak PDAM Tirta Intan yang dinilai buruk,” tuturnya Senin 28 Oktober 2024.
Dikatakan, terkait pengangkatan SK direksi, kenaikan tarif melonjak tinggi oleh PDAM Tirta Intan Garut, menjadi tidak efektif dalam pelayanan kepada konsumen. Belum lagi, banyaknya keluhan masyarakat terkait tarif yang tidak masuk akal.
Sementara, Komisi I DPRD, Iman Alirahman saat menerima audensi komponen aktifis menyatakan aspirasi ini sudah lama disampaikan oleh para aktifis Garut terkait dengan kekisruhan yang terjadi di tubuh PDAM ini.
“Katakanlah dalam tanda kutip KPM dalam pengangkatan direksi Perumda Tirta Intan periode 2024-2029 beberapa waktu lalu saya bicara dan disampaikan di dalam kata akhir fraksi pada perubahan APBD tahun 2024, dan BUMD tidak terpisahkan dari tugas tugas pemerintahan. Dan bagaimana Pemda meningkatkan pendapatan daerah dan kedudukan Bupati dan KPM badan yang tidak terpisahkan dan kepala daerah mewakili pemilik modal seharusnya memang didalam ketentuan dalam melakukan pada PDAM harus merujuk pada peraturan yang ada mulai dari UU 50, UU 30 dan lain sebagainya,” paparnya.
Lebih jauh, DPRD mempunyai fungsi pengawasan dan kita sudah cek diakui bahwa tidak ada surat yang dilayangkan kepada DPRD untuk konsultasi terkait pengangkatan direksi.
“Keputusan KPM terkait pengangkatan direksi dituangkan oleh Surat Keputusan Pengangkatan, akan tetapi surat keputusan ini kita telaah banyak kejanggalan didalamnya, hal ini dapat dinilai dan kita katakan cacat prosedural,” tegasnya.
Oleh karena itu, dengan adanya desakan dari komponen aktifis Garut, Komisi I agar dibentuk Pansus, meminta Pemda Kab. Garut mengambil sikap yang jelas.
Menanggapii hal itu, Sekda Garut Nurdin Yana terkait pengangkatan ini ada pada masa jabatan Bupati Garut, Rudi Gunawan, dinilai dilaksanakan sebelum masanya ini berdasarkan KPM yaitu Bupati Garut berdasarkan tafsir hukum bahwa masa jabatan direksi paling lama 5 tahun.
Maka dari itu, menurut Nurdin Yana, sebelum 5 tahun pun ini dianggap bisa diberhentikan ataupun diperpanjang.
“Ada beberapa point secara regulatif yang mengatur bahwa pengangkatan kembali bisa dilaksanakan dengan penilaian kerja yang baik dan memang berdasarkan laporan ada beberapa poin yang mengalami peningkatan, inilah yang dijadikan alasan mendasari pengangkatan tersebut,” pungkas Sekda. Jang
