BANDUNG, PelitaJabar – Meski banyak yang tidak suka dengan bank emok (rentenir), faktanya masyarakat tetap saja memanfaatkan pinjaman dari bank emok, walau dengan bunga yang cukup tinggi.
Hal ini tentu saja dapat merusak-sendi-sendi ekonomi. Pasalnya tak sedikit masyarakat mampu membayar, hingga barang yang dijaminkan baik itu motor, mobil, tanah hingga rumah, berpindah tangan ke pihak rentenir.
Anggota DPRD Kota Bandung H. Andri Rusmana, S.Pd.I., mengatakan, hampir semua wilayah yang dikunjungi, kebanyakan masyarakat meminjam ke bank emok.
“Dengan dicanangkan Bandung Bebas Bank Emok, ini sangat kita apresiasi. Kita mendukung, namun perlu dipikirkan teknis dilapangannya, termasuk mungkin apakah ada anggaran untuk satgas-satgas rentenir yang harus disiapkan terkait pinjaman itu,” beber Andri saat ditemui diruangannya, DPRD Kota Bandung sesaat sebelum Rapat Paripurna, di Auditorium DPRD Kota Bandung, Kamis (02/05/2024).
Meski banyak penolakan terhadap bank emok itu, bahkan sampai membuat spanduk penolakan, disisi lain kredit yang dipinjam masyarakat, harus diselesaikan terlebih dahulu. Bagaimana kita menolak, jika kreditur (masyarakat) belum membayar pinjamannya.
“Jadi harus bayar dulu, baru kita bisa larang mereka (bank emok) tidak boleh masuk. Mungkin bisa ditangani oleh satgas-satgas anti rentenir, dengan program seperti dibuat per kelurahan dimana sebelumnya dicanangkan oleh kecamatan, lalu mungkin per rt. Artinya, semua ikut terlibat, dan ini perlu keberanian Pemkot Bandung,” ucap Andri.
Dia menilai, Pemkot Bandung harus hadir di setiap permasalahan termasuk bank emok. Bisa melalui komunikasi dengan bank-bank yang ada di Kota Bandung dengan begitu tidak ada masalah yang tidak selesai, semua bisa cair, semua ada jalan keluar dengan komunikasi.
“Jadi masalah bank emok, kita harus segera mencarikan solusinya, karena hasil survey saat masyarakat ditawari pinjaman, jawabannya adalah iya. Bade nambut, sok manga atuh, padahal uangnya sendiri banyak, saat ditawari pinjaman, mau aja, masyarakat juga harus lebih cerdas,” tegas politisi Partai PKS ini lagi.
Guna mensukseskan Bandung Bebas Bank Emok, salah satunya melalui kredit dari bank pemerintah seperti Bank Bandung, bjb dan juga Baznas.
“Untuk persyaratannya sendiri, harus dipermudah. Tinggal bagaimana pengawasannya yang harus diperkuat. Setelah pinjam, jangan dibiarkan begitu saja, harus ada pengawasannya. Kalau pinjam begitu saja, ini untuk modal usaha lho, tiba-tiba sudah jadi motor, buat jalan-jalan, harus dipastikan pendampingan dan pengawasannya. Jadi si masyarakat ini tidak hanya diberikan bantuan, namun mereka juga diarahkan, kalau pinjaman tersebut dinilai berhasil, harus diapresiasi, ditambah lagi modalnya. kan platfond nya juga bisa dinaikkan kalau sukses,” ucap Andri.
Karena itu, dia menekankan bantuan modal usaha baik dari bank maupun Baznas harus disosialisasikan, karena Baznas sendiri terdapat program bantuan modal usaha, Pendidikan dan hidup dasar.
“Baznas punya target 1000 mustahik pertahun menjadi muzakki. Nah untuk naik kelas, ini kan tidak mudah, masyarakat ketika mau usaha, tidak bisa langsung untung, perlu proses, nah ini ada tim, perlu pendampingan dulu untuk memberikan pelatihan dulu dari awal,” tegasnya lagi.
Andri Rusmana meminta Pemkot Bandung harus berani membuat aturan secara tegas, karena tidak mudah membasmi kegiatan “lintah darat”, mereka beroperasi dari satu wilayah hingga ke gang-gang kecil padat penduduk.
“Tidak hanya bank emok, pinjol itu sebenarnya jauh lebih besar bahkan mengalahkan APBD Kota Bandung yaitu Rp7,4 triliun. Jabar sendiri menjadi daerah terbesar peminjam di Indonesia. Jadi ini tidak hanya menjadi tugas koperasi, satgas-satgas rentenir, namun tugas kita semua,” pungkasnya. (ADV)
