BANDUNG, PelitaJabar — DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengeluhkan antrean yang cukup panjang di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kabupaten Bandung.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Diding Saepudin Zukhri, mengungkapkan, antrean yang sedemikian banyak dikhawatirkan dapat mengurangi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
“Tadi pas saya lihat di loket semuanya pada antre sampai keluar pintu gedung,” keluh Diding saat meninjau langsung kantor pelayanan Disdukcapil Kab. Bandung, Senin (18/3).
Karena itu, pihaknya mendorong semua Disdukcapil se-Jabar untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pelimpahannya dapat dilakukan di tingkat kecamatan hingga ke desa-desa.
“Tentu ada cara untuk mengurangi antrian warga baik yang akan membuat KTP maupun Kartu Keluarga (KK),” ucapnya.
Selain itu, perekaman KTP untuk WNA juga harus didata dengan baik dan ekstra hati-hati. Pasalnya, di tahun politik ini kesalahan sedikit saja dapat memicu berbagai masalah. Seperti kasus WNA yang terdaftar sebagai DPT di Kabupaten Cianjur beberapa waktu lalu.
“Jangan sampai gara-gara kekeliruan saat mengentry data penduduk semua terkena imbasnya,” pungkasnya. Mal
