Bandung, PelitaJabar–Pemerintah Kota Bandung menjadi satu-satunya kota yang mendapat nilai A pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) di Wilayah I. Hal tersebut menandai Kota Bandung berhasil mempertahankan prestasi yang ketiga kalinya dalam penilaian tersebut.
Penghargaan diserahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian, Evi S. Shaleha di Kota Batam, Kamis (25/1).
Menurut Evi, dari 172 kota/kabupaten di Wilayah I yang meliputi Pulau Sumatera, Provinsi Banten, dan Jawa Barat, hanya ada satu nilai A, yakni yang Kota Bandung. Hal tersebut berkat optimalisasi sistem yang telah dirancang oleh Kota Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kota Bandung sejak awal dapat SAKIP A, karena kita punya aplikasi e-SAKIP,” ungkap Evi melalui sambungan telepon usai menerima penghargaan.
Dikatakan, penghargaan itu juga menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja yang baik oleh Pemerintah Kota Bandung. Artinya, keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.
“Akuntabilitas Kinerja itu dinilai dari perencanaan kinerja, ada pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Jadi ini adalah rangkaian aktivitas pemerintahan dari mulai perencanaan sampai evaluasi,” tutur Evi.
Keseluruhan rangkaian tersebut, lanjut Evi, diimplementasikan dan dibantu dengan sistem e-SAKIP sehingga Pemerintah Kota Bandung bisa mempertahankan nilai LAKIP dengan baik. Pada hasil LAKIP yang diterima, ada beberapa rekomendasi dari Kementerian PANRB agar akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung bisa terus meningkat.
“Kita akan terus bupaya meningkatkan kinerja untuk yang dianggap masih harus ditingkatkan, termasuk untuk yang sudah dianggap baik. Pokoknya, kita harus terus berikhtiar untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat ada peningkatan pelayanan,” jelasnya.
Dengan hasil yang diperoleh Kota Bandung, pihaknya mengaku cukup puas dengan sistem e-SAKIP yang dimiliki. Banyak pula kota/kabupaten lain di Indonesia yang mereplikasi sistem tersebut sehingga secara nasional ada peningkatan nilai akuntabilitas kinerja. Kementerian PANRB merilis ada kenaikan rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/kota sebesar 4,56 poin dari tahun 2016 menjadi 54,43.
“Kontribusi Pemerintah Kota Bandung sesuai filosofi Pak Wali Kota kan kolaborasi. Jadi sejak memiliki e-SAKIP juga berbagi dengan daerah lain yang pada akhirnya bisa berkontribusi untuk meningkatkan hasil yang lebih baik,” pungkasnya. Red
