FOTO BERSAMA : Dari ki – ka Dr Ayu Purwarianti, Prosa.ai, Andreas Bondan Satriadi, Perencana Ahli Pertama, Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas dan Dr. Kautsarina, S.Kom. MTI, Ketua Tim Manajemen Keamanan Data dan Informasi BPSDM Kominfo, berpose bersama usai diskusi AI Policymakers Forum dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas di Bidang Teknologi AI untuk Pemangku Kebijakan di Museum Asia Afrika, Jalan Asia Afrika Bandung, Kamis 39 November 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BANDUNG, PelitaJabar -Kecanggihan teknologi kini terus mengalami perkembangan pesat. Terlebih, penggunaan internet atau digitalisasi di berbegai sektor, tentunya harus dibarengi dengan keamanan mumpuni.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengamankan semua data pribadi dari resiko “pencurian”. Semakin banyak informasi pribadi yang kita berikan di internet, semakin mudah bagi orang lain mengambil alih informasi tersebut.
Ada beberapa langkah yang harus diambil untuk melindungi data pribadi kita, diantaranya memperkuat password, menghindari penggunaan jaringan WiFi publik yang tidak aman, dan tidak memberikan informasi pribadi di situs web yang tidak terpercaya.
Terkait teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Inteligence/AI) yang mendorong perubahan digital diseluruh dunia, pihak Kominfo mengungkapkan, untuk keamanan data pribadi, banyak security parameter yang harus dipersiapkan, mulai perangkat keras dan lunak. Namun yang paling penting adalah dari sisi SDM atau sumber daya manusia
“Secara implementasi, human itu yang wiakest link dari sisi keamanan. Jadi celahnya dari sisi keamanan. Meskipun kemanan sudah canggih tapi ada kerentanan atau kelemahan dari sisi SDM nya atau si pemroses aplikasinya. Bahkan dari sisi masyarakat sendiri yang lengah, makanya hal ini harus berjalan bersamaan,” papar Dr. Kautsarina, S.Kom. MTI, Ketua Tim Manajemen Keamanan Data dan Informasi BPSDM Kominfo menjawab PJ disela AI Policymakers Forum dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas di Bidang Teknologi AI untuk pemangku kebijakan di Museum Asia Afrika, Jalan Asia Afrika Bandung Kamis, 30 November 2023.
Menurutnya, Dengan adanya program seperti ini, peningkatan kapasitas, awareness terkait dengan security tersebut, diharapkan dapat meminimalisir resiko. Karena semakin canggih teknologinya, makin banyak resiko yang dihadapi.
Disinggung adanya peristiwa kebocoran data nasabah di beberapa perbankan, dia menyebutkan sesuai dengan aturan, dimana setiap penyelenggara sistem elektronik, baik pemerintah, perbankan dan instansi lainnya, perlu DATA Protection Officer.
“Ini penting, supaya jelas bagaimana pengaturannya, semuanya bisa terdefinisi bagaimana saat transfer data, mulai dari pengumpulannya, penyimpanan dan penghapusannya, itu ada pejabat perlindungan data pribadi di setiap instansinya. Namun sesuai dengan adanya PDP ini, setiap instansi wajib punya Data Protection Officer pada 2024 mendatang, dimana saat ini kewenangannya ada di institusi keuangan,” tambah Dr. Kautsarina.
Seperti diketahui, DATA Protection Officer (DPO), atau yang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dikenal dengan istilah Pejabat atau Petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi, adalah unit korporasi yang akan berfungsi melindungi dari risiko pelanggaran dan sanksi berat UU PDP.
Kegiatan Fair Forward – Artificial Intelegence for All yang digelar GIZ Indonesia untuk Kementerian PPN/Bapenas, even tersebut merupakan rangkaian dalam membangun jaringan Asia Afrika untuk AI Policy Makers Forum dan pelatihan peningkatan kapasitas di bidang teknologi AI yang beretika untuk pemegang kebijakan.
Hadir Pembicara Panel diskusi Andreas Bondan Satriadi, Perencana Ahli Pertama, Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas dan Dr Ayu Purwarianti, Prosa.ai dengan moderator Karlina Octaviany, AI Advisor GIZ Indonesia. ***
