BANDUNG, PelitaJabar – Digratiskannya SPP untuk SMAN/SMKN oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar dinilai tidak adil. Masyarakat atau orangtua siswa minta Pemprov Jabar juga menggratiskan SPP SMA/SMK swasta.
“Kimia dan PAUD juga mengeluhkan fisik dan sarana prasarana (sarpras) bidang pendidikan. Keluhan lainnya di bidang kesehatan, terutama pelayanan rumah sakit (RS) dan BPJS. Walaupun bukan kewenangan kami, tapi banyak dikeluhkan masyarakat, khususnya guru honorer,” ungkap H Sadar Muslihat SH, Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, saat reses ke wilayah konstituennya di Kabupaten Cianjur.
Selain itu, aspirasi pemekaran wilayah Kab Cianjur, khususnya Cipanas disambut baik. Masyarakat juga mengeluhkan tentang jalan lingkungan dan jalan desa.
“Saat reses kami juga mengevaluasi efektivitas program smartform dari Pemprov Jabar yang memfasilitasi telepon genggam kepada seluruh kepala desa dan RW, ternyata belum efektif,” tambah Sadar.
Sadar yang melakukan reses di delapan lokasi ini paling banyak menerima keluhan sarana dan prasarana SD,SMP, SMA/SMK, MA, dan MTs. Selain sarana fisik juga sarana permainan untuk PAUD.
Di sisi lain, program Dana Desa sebagian ada yang baik dan belum baik.
“Kedepan sebagian sudah ada yang masuk, seperti irigasi di Cikondang, Cibeber karena berdampak luas terhadap pertanian yang luasnya bisa mencapai lebih 1.000 hektare. Mal
