Sekda Garut Desak Disperta Optimalisasi Penyerapan Pupuk Subsidi

- Penulis

Kamis, 5 September 2024 - 06:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GARUT, PelitaJabar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyatakan Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) memainkan peran penting dalam menjaga kebutuhan petani terkait pupuk dan pestisida. Urusan KP3 ini merupakan persoalan kemasyarakatan, menyangkut hajat hidup masyarakat, khususnya petani.

Nurdin Yana juga menyoroti berbagai masalah yang dihadapi petani, seperti ketidakpatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk yang sering tidak stabil.

“Artinya tugas kita menyelesaikan persoalan seperti ini, nah solusinya seperti apa karena kita sudah menetapkan HETnya,” ujarnya usai membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Optimalisasi Peran dan Fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), di Aula Kantor Disperta, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu 4 September 2024.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Nurdin juga mengungkapkan adanya isu distribusi pupuk yang kurang optimal di kalangan petani, meski stok pupuk subsidi masih tersedia. Hal ini bahkan sempat mendapat peringatan dari pemerintah pusat akibat rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi.

“Artinya kan dikotomi, satu sisi persepsi seperti itu sisi lain ternyata ada, inilah yang harus kita bereskan, oleh sebab itu kami minta ke jajaran pertanian agar ini kita selesaikan, jangan sampai jadi bumerang bagi kita, nilai jelek ini kan berpengaruh pada citra kita, bukan karena pencitraan tapi setidaknya inilah yang harus diselesaikan,” ucapnya.

Jika pupuk tidak terserap, imbuh Nurdin, maka kuota pupuk bersubsidi untuk Garut bisa berkurang. Sehingga ia meminta Disperta untuk mengecek kendala yang menyebabkan penyerapan pupuk tidak optimal, termasuk mekanisme penebusan yang berbelit-belit.

“Coba cek ketidakoptimalnya penyerapan ada di titik-titik mana salahnya, apakah di titik karena sulitnya mekanisme penebusan yang berbelit-belit atau karena pertimbangan apa, saya mohon itu juga diselesaikan dengan baik,” tegasnya.

Dikatakan, ada regulasi baru terkait KP3 yang mengharuskan restrukturisasi, termasuk memasukkan unsur saber pungli untuk penegakan mekanisme dan ketetapan yang ada. Beberapa pihak seperti Inspektorat, Satpol PP, kepolisian, dan kejaksaan akan dilibatkan dalam struktur KP3 yang baru ini.

Solusi untuk Persoalan Pupuk dan Pestisida

Sementara Kepala Disperta Kabupaten Garut, Haeruman, menuturkan, bahwa KP3 merupakan wadah koordinasi pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida secara terpadu antar instansi terkait.

Dia mengakui masalah pupuk dan pestisida selama ini masih menjadi tanggung jawab utama Disperta Garut.

“Tapi tidak apa-apa, ini juga bahan perbaikan ke depan, di saat ini kita juga punya kewajiban untuk membuat tim saber pungli, jadi makanya mungkin nanti juga mungkin ada APH nya Polres, kejaksaan, Satpol PP, termasuk juga Inspektorat,” tuturnya.

Dikatakan, saat ini masih ada ratusan ton pupuk subsidi yang tertahan di gudang. Dia meminta kelompok tani untuk segera menebus pupuk tersebut agar tidak terjadi pengurangan volume pupuk bersubsidi bagi Kabupaten Garut.

“Kami kemarin bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia dua hari pak di 6 kecamatan Alhamdulillah 1 hari di 3 lokasi itu 3 kecamatan, lebih dari 150 ton pak ditebus oleh para petani kelompok tani,” ungkap Haeruman.

Diakuinya, petani menemui kendala akibat pergeseran musim tanam yang seharusnya sudah ditanam padi.

Salah satu kendala utama adalah belum bermigrasinya Kartu Tani ke sistem ePuber (Pupuk Bersubsidi) yang menggunakan KTP, akibat keterbatasan petugas lapangan.

“Selama ini kita masih menggunakan dua, Kartu Tani dan KTP, (sementara) keinginan dari pihak PT PI maupun distributor penebusan cukup dilaksanakan dengan ePuber atau KTP,” pungkasnya seraya menyebutkan, pihaknya harus melakukan migrasi dari Kartu Tani ke KTP atau ePuber sekira 280 ribu.

Belum bermigrasinya Kartu Tani ke KTP ini, karena keterbatasan petugas di Disperta Kabupaten Garut, di mana saat ini petugas lapangan sebanyak 255 orang, sedangkan jumlah kelompok tani 6.600.

Haeruman berharap pertemuan ini mampu menghasilkan solusi dan juga bisa ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) baru mengenai struktur KP3.Uj.6. Jang

Komentari

Berita Terkait

Saat Bupati Genjot Wisata Garut, Disdik Justru Gelar Euforia di Yogyakarta
Sukseskan MBG 3B, Wihaji & Bupati Sukabumi Menyatu Bersama Ratusan Kader
Pengadaan Tanah Sekolah Rakyat Harus Dikawal DPRD Garut
Para Santri Nurul Fatih pun Tersenyum Menerima Bingkisan dari BKKBN Jabar
Sepi, Hari Anti Korupsi Dunia di Garut Soroti Hibah & Aset
Canggih, Garut Punya Laboratarium Bangga Kencana Pertama di Indonesia
Peduli Kemanusiaan, Telkomsel Bantu Sembako & Bangun Posko di Aceh, Sumut & Sumbar
DPRD Garut Bahas Kenaikan Hibah, Publik Minta Parpol Utamakan Kepentingan Rakyat

Berita Terkait

Jumat, 16 Januari 2026 - 21:46 WIB

Saat Bupati Genjot Wisata Garut, Disdik Justru Gelar Euforia di Yogyakarta

Selasa, 13 Januari 2026 - 15:51 WIB

Sukseskan MBG 3B, Wihaji & Bupati Sukabumi Menyatu Bersama Ratusan Kader

Senin, 29 Desember 2025 - 16:59 WIB

Pengadaan Tanah Sekolah Rakyat Harus Dikawal DPRD Garut

Kamis, 18 Desember 2025 - 17:53 WIB

Para Santri Nurul Fatih pun Tersenyum Menerima Bingkisan dari BKKBN Jabar

Selasa, 9 Desember 2025 - 12:53 WIB

Sepi, Hari Anti Korupsi Dunia di Garut Soroti Hibah & Aset

Berita Terbaru

Hadapi Electric, Bandung bjb Tandamata Siapkan Banyak Opsi Racikan Strategi Sang Pelatih. PJ/Dok

FEATURED

Fokus Hadapi Electric, Bandung bjb Tandamata Siapkan Strategi

Selasa, 20 Jan 2026 - 21:14 WIB

bjb Tandamata unggul 3-0 melawan Medan Falcon. PJ/Dok

FEATURED

Unggul 3-0 dari Falcon, bjb Tandamata Siap Hadapi Electric

Selasa, 20 Jan 2026 - 20:48 WIB

Ir. Andrian Tejakusuma saat menjadi pembicara kegiatan KONI Kota Tasikmalaya. PJ/Joel

FEATURED

KONI Jabar Tegas Tolak Musprov PSTI

Selasa, 20 Jan 2026 - 08:37 WIB