Sekda Garut Desak Disperta Optimalisasi Penyerapan Pupuk Subsidi

- Penulis

Kamis, 5 September 2024 - 06:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GARUT, PelitaJabar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyatakan Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) memainkan peran penting dalam menjaga kebutuhan petani terkait pupuk dan pestisida. Urusan KP3 ini merupakan persoalan kemasyarakatan, menyangkut hajat hidup masyarakat, khususnya petani.

Nurdin Yana juga menyoroti berbagai masalah yang dihadapi petani, seperti ketidakpatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk yang sering tidak stabil.

“Artinya tugas kita menyelesaikan persoalan seperti ini, nah solusinya seperti apa karena kita sudah menetapkan HETnya,” ujarnya usai membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Optimalisasi Peran dan Fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), di Aula Kantor Disperta, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu 4 September 2024.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Nurdin juga mengungkapkan adanya isu distribusi pupuk yang kurang optimal di kalangan petani, meski stok pupuk subsidi masih tersedia. Hal ini bahkan sempat mendapat peringatan dari pemerintah pusat akibat rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi.

“Artinya kan dikotomi, satu sisi persepsi seperti itu sisi lain ternyata ada, inilah yang harus kita bereskan, oleh sebab itu kami minta ke jajaran pertanian agar ini kita selesaikan, jangan sampai jadi bumerang bagi kita, nilai jelek ini kan berpengaruh pada citra kita, bukan karena pencitraan tapi setidaknya inilah yang harus diselesaikan,” ucapnya.

Jika pupuk tidak terserap, imbuh Nurdin, maka kuota pupuk bersubsidi untuk Garut bisa berkurang. Sehingga ia meminta Disperta untuk mengecek kendala yang menyebabkan penyerapan pupuk tidak optimal, termasuk mekanisme penebusan yang berbelit-belit.

“Coba cek ketidakoptimalnya penyerapan ada di titik-titik mana salahnya, apakah di titik karena sulitnya mekanisme penebusan yang berbelit-belit atau karena pertimbangan apa, saya mohon itu juga diselesaikan dengan baik,” tegasnya.

Dikatakan, ada regulasi baru terkait KP3 yang mengharuskan restrukturisasi, termasuk memasukkan unsur saber pungli untuk penegakan mekanisme dan ketetapan yang ada. Beberapa pihak seperti Inspektorat, Satpol PP, kepolisian, dan kejaksaan akan dilibatkan dalam struktur KP3 yang baru ini.

Solusi untuk Persoalan Pupuk dan Pestisida

Sementara Kepala Disperta Kabupaten Garut, Haeruman, menuturkan, bahwa KP3 merupakan wadah koordinasi pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida secara terpadu antar instansi terkait.

Dia mengakui masalah pupuk dan pestisida selama ini masih menjadi tanggung jawab utama Disperta Garut.

“Tapi tidak apa-apa, ini juga bahan perbaikan ke depan, di saat ini kita juga punya kewajiban untuk membuat tim saber pungli, jadi makanya mungkin nanti juga mungkin ada APH nya Polres, kejaksaan, Satpol PP, termasuk juga Inspektorat,” tuturnya.

Dikatakan, saat ini masih ada ratusan ton pupuk subsidi yang tertahan di gudang. Dia meminta kelompok tani untuk segera menebus pupuk tersebut agar tidak terjadi pengurangan volume pupuk bersubsidi bagi Kabupaten Garut.

“Kami kemarin bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia dua hari pak di 6 kecamatan Alhamdulillah 1 hari di 3 lokasi itu 3 kecamatan, lebih dari 150 ton pak ditebus oleh para petani kelompok tani,” ungkap Haeruman.

Diakuinya, petani menemui kendala akibat pergeseran musim tanam yang seharusnya sudah ditanam padi.

Salah satu kendala utama adalah belum bermigrasinya Kartu Tani ke sistem ePuber (Pupuk Bersubsidi) yang menggunakan KTP, akibat keterbatasan petugas lapangan.

“Selama ini kita masih menggunakan dua, Kartu Tani dan KTP, (sementara) keinginan dari pihak PT PI maupun distributor penebusan cukup dilaksanakan dengan ePuber atau KTP,” pungkasnya seraya menyebutkan, pihaknya harus melakukan migrasi dari Kartu Tani ke KTP atau ePuber sekira 280 ribu.

Belum bermigrasinya Kartu Tani ke KTP ini, karena keterbatasan petugas di Disperta Kabupaten Garut, di mana saat ini petugas lapangan sebanyak 255 orang, sedangkan jumlah kelompok tani 6.600.

Haeruman berharap pertemuan ini mampu menghasilkan solusi dan juga bisa ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) baru mengenai struktur KP3.Uj.6. Jang

Komentari

Berita Terkait

Puting Beliung Terjang Dua Kampung, Puluhan Rumah Rusak Parah
Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga, Jalur Samarang Macet Parah
FAGAR Garut Tuntut Kemenpan-RB Cabut SE
Forum PPPK Garut Tuntut Pengangkatan ASN
Dadan Nugraha Sebut BK DPRD Garut Berpotensi Langgar UU
Nah Loh, Kasus Perselingkuhan didominasi ASN Dinkes dan Disdik
Wamen Isyana Sebut Remaja Mudah Ambil Resiko
1000 Hari Pertama Kehidupan Periode Krusial Cegah Stunting

Berita Terkait

Kamis, 13 Maret 2025 - 22:05 WIB

Puting Beliung Terjang Dua Kampung, Puluhan Rumah Rusak Parah

Kamis, 13 Maret 2025 - 21:48 WIB

Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga, Jalur Samarang Macet Parah

Rabu, 12 Maret 2025 - 23:17 WIB

FAGAR Garut Tuntut Kemenpan-RB Cabut SE

Rabu, 12 Maret 2025 - 23:08 WIB

Forum PPPK Garut Tuntut Pengangkatan ASN

Minggu, 9 Maret 2025 - 06:10 WIB

Dadan Nugraha Sebut BK DPRD Garut Berpotensi Langgar UU

Berita Terbaru

FEATURED

XL ‘Circle’ Tiap Anggota Bisa Dapat Gratis Kuota 5GB

Minggu, 16 Mar 2025 - 12:56 WIB

SALAM KOMANDO :  Aan Johana (kanan) melakukan salam Komando dengan Ketua Umum Pengprov PORLASI Jabar Arif Prayitno usai membuka Rakerda PORLASI Jabar Sabtu 15 Maret 2025. PJ/Joel

FEATURED

Arif Prayitno Diminta Kembali Pimpin PORLASI Jabar

Minggu, 16 Mar 2025 - 12:25 WIB

FEATURED

Nuryadi : KONI Harus “Ngarojong” Program Pemkot Bandung

Sabtu, 15 Mar 2025 - 13:40 WIB

FEATURED

Profesor Suo Sebut Disrupsi Terjadi 5 Tahun Mendatang

Jumat, 14 Mar 2025 - 13:59 WIB