KABUPATEN SUKABUMI, PelitaJabar — Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah III Kabupaten Sukabumi mendapat dorongan dari DPRD Provinsi Jawa Barat terutama anggaran yang memadai.
Program tersebut diantaranya mengenai peningkatan pelestarian lingkungan, pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan dan kebun, penguatan kelembagaan masyarakat peduli hutan, lahan dan kebun, peningkatan peran masyarakat terhadap kebijakan dan informasi kehutanan dan perkebunan.
“Jangan sampai kita lalai terhadap kelestarian hutannya ditengah konsen pada sektor pariwisatanya dan melupakan kelestarian hutan,” jelas Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati, di CKD Wilayah III, Kabupaten Sukabumi, Kamis (25/4)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, semua program dinas kehutanan harus mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Tetapi harus diketahui, pemerintah daerah untuk menjaga kelesteraian hutan tetap yang utama.
Senada, anggota Komisi II DRPD Provinsi Jawa Barat Ridho Budiman, mengimbau agar CDK selain berkoordinasi dengan dinas kehutanan pusat atau dengan Kementrian lingkungan hidup, mereka pun harus mempertimbangkan kehadiran UMHR (Unit Menejemen Hutan Rakyat) kabupaten/kota, dimana organisasi ini ikut berperan aktif dalam pelestarian hutan.
“Lembaga pengelola hutan rakyat tidak lagi hanya individu, tetapi menjadi sebuah lembaga dari kumpulan-kumpulan individu,” kata Ridho.
Dia mengharapkan, kelembagaan ini mampu menjamin kelestarian sumberdaya alam demi kepentingan pemilik hutan rakyat, ekonomi rakyat, dan lingkungan hidup sekitarnya.
Namun perubahan sifat pengelolaan hutan rakyat yang semula individual menjadi tindakan kolektif mengalami kesulitan dan memerlukan waktu yang lama. Mal
