BANDUNG, PelitaJabar – Sukses menerapkan pemungutan suara elektronik (e-voting) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 92 desa, Kabupaten Sumedang berhasil muncuri perhatian di ajang Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026).
Terlebih, pada 28 Oktober 2026 menjangkau sekitar 270 ribu pemilih melalui 423 tempat pemungutan suara (TPS), sekaligus menjadi langkah nyata membawa digitalisasi hingga tingkat desa.
Pemkab Sumedang mengapresiasi dan mendukung penguatan ekosistem digital yang di gagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat bersama komunitas Jurnalis Hukum Bandung (JHB).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum ini mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas perlindungan data, keamanan transaksi, serta ancaman penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
e-Voting di 92 Desa, Transformasi Digital Sumedang Masuk Tahap Nyata
Penerapan e-voting dalam Pilkades serentak menjadi salah satu langkah penting Pemkab Sumedang dalam memperluas teknologi di lingkungan pemerintahan desa.
Melalui sistem tersebut, pemilih menggunakan perangkat elektronik untuk memberikan suara. Mekanisme ini berbeda dari pemilihan konvensional yang masih mengandalkan surat suara berbahan kertas.
Pelaksanaan pada 28 Oktober 2026 mencakup 92 desa dengan dukungan 423 TPS dan sekitar 270 ribu pemilih.
Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menjelaskan, penerapan sistem tersebut berawal dari gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Sebelum diterapkan lebih luas di Sumedang, e-voting sempat menjalani uji coba secara terbatas di sejumlah daerah, termasuk Indramayu dan Garut. Namun, penerapan berlangsung bertahap dan terbatas pada satu desa.
Ketika pemerintah provinsi menawarkan kepada Sumedang, langsung menyatakan kesiapannya.
“Kami ketika dihubungi dari provinsi, langsung menyatakan kesiapan penuh untuk mengimplementasikannya,” ungkap Fajar.
Menurutnya, Pilkades elektronik di 92 desa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
“Koordinasi antarpihak dan kesiapan petugas di lapangan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses tersebut,” ucapnya.
Dony Ahmad Munir: Smart City Harus Terasa hingga Desa
Bupati Sumedang Dony menginginkan kebijakan pemerintah tidak lagi bertumpu pada perkiraan atau asumsi. Sebaliknya, harus didasarkan pada informasi yang terukur dan data akurat.
“Jadi keputusan tidak lagi berdasarkan perkiraan (asumsi), tetapi berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi dari tingkat bawah,” bebernya.
Meski tak bisa hadir karena urusan dinas, dia berharap BDSF 2026 menghasilkan solusi nyata dan berkelanjutan untuk memperkuat keamanan serta kedaulatan digital.
Pengalaman Pilkades di 92 desa tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa digitalisasi membutuhkan dua kesiapan sekaligus.
“Karena itu, edukasi yang memadai, teknologi yang seharusnya mempermudah pelayanan, keamanan data dan literasi digital hrus berjalan bersamaan,” pungkasnya.
Karena itu, media turut berperan memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat agar melek digital. ***
