JAKARTA, PelitaJabar — Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk segera mengatasi permasalahan terlambatnya pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada sejumlah rumah sakit, khususnya di Jawa Barat.
“Kami ingin mereka (BPJS Kesehatan) segera mengantisipasi ini, dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut seperti ini” ungkap Daddy usai memimpin kunjungan kerja Pansus IV DPRD Jabar dengan pihak BPJS Kesehatan, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Senin (30/7/2019).
Dalam siaran persnya yang diterima Rabu (31/7), Daddy menambahkan, terjadinya defisit sebesar 28 triliun yang dialami oleh BPJS Kesehatan, berimbas pada terlambatnya pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada rumah sakit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibatnya, tak sedikit rumah sakit yang menanggung sendiri pembayaran klaim dengan cara meminjam dana dari bank daerah.
“Ini harusnya diantisipasi dengan cepat, sehingga perputaran pelayanan tetap dapat dilakukan di rumah sakit” kata Daddy.
Menurutnya, permasalahan tersebut terjadi di hampir seluruh rumah sakit baik itu milik pemerintah maupun milik swasta.
“Kasihan kawan-kawan, bukan saja rumah sakit pemerintah bahkan rumah sakit swasta pun mengalami permasalahan ini,” pungkasnya.
Dia berharap, dengan hadirnya Perda Penyelenggaraan Kesehatan dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut dan seluruh masayarakat Jawa Barat dapat terlayani oleh BPJS Kesehatan. Mal
