SUKABUMI, PelitaJabar – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mempunyai beberapa fokus pekerjaan dibidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan terutama pengawasan pekerjaan – pekerjaan yang di biayai dengan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) baik untuk APBD perubahan 2020 maupun APBD murni 2021.
Anggota Komisi IV Daddy Rohanady, mengatakan, selain hal diatas, pihaknya juga fokus mengawasi standarisasi dan pekerjaan lain yang dibiayai dari APBD yang perlu diawasi dengan seksama agar percepatan pembangunan nya tidak berlarut larut.
“Yang pertama, jalan – jalan yang tidak dibiayai APBD memang jalan yang di cover PT. Semen Jawa ada 12 KM yang digarap 2 Km per tahun yang memerlukan waktu terlalu panjang, maka kita dorong akselerasi atau percepatan supaya tidak berlarut- larut,” kata Daddy saat memonitor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Provinsi Jawa Barat di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kamis, (20/5/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihaknya juga menyoroti standarisasi jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan memiliki lebar yang proporsional agar mengurangi resiko kecelakaan.
“Kemudian jalan standarisasi yaitu semua jalan milik provinsi jawa barat, komisi IV meminta untuk lebarnya harus 6 meter untuk mengurasi kecelakaan dijalan dan terakhir soal jalan yang dibiayai dana PEN” ujar Daddy.
Pihaknya menekankan, mengenai pengerjaan jalan dengan penggunakan dana PEN, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa-apa namun terap harus membayar hutang yang ada dan itu harus segera dicarikan solusinya
“Ada 2 hal yang kalau pekerjaannya tidak berjalan dengan baik ada 2 kerugian , satu adalah masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa- apa dari pekerjaan yang terbengkalai yang kedua kalau perkerjaan tersebut tidak selesai atau tidak baik, kita tetap harus membayar hutangnya” pungkasnya. ***
