DISKUSI : Wakil Ketua II DPRD, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., saat menjadi narasumber dalam diskusi Generalisasi Sekolah “Serupa Tapi Tak Sama,” bersama Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi (AMS), di Aula AMS, Bandung, Kamis (07/04/2022). Ridhwan/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNG, PelitaJabar – DPRD Kota Bandung soroti permasalahan kualitas dan pemerataan pendidikan di Kota Bandung.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha berpendapat, masih banyak masyarakat Kota Bandung yang hilang kesempatan untuk mengenyam pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
‘Masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah dikarenakan oleh SDM atau orang tua. Kedua, karena proses anak yang tidak terurus atau terlantar, ketiga karena harus mengais rezeki,’ papar Achmad dalam diskusi Generalisasi Sekolah “Serupa Tapi Tak Sama,” bersama Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi (AMS), di Aula AMS, Bandung, Kamis, pekan lalu.
Achmad pun menjelaskan, yang menjadi hal terpenting yaitu tidak seharusnya ada anak-anak yang merasakan persoalan atau masalah dalam menjalankan pendidikan.
Pihaknya berharap, mahasiswa dapat menjadi penerus bangsa akan menuntun dan mengatasi berbagai permasalahan.
‘Diharapkan mahasiswa dapat memperbaiki dan mengkaji kembali untuk kebaikan dan kualitas generasi masa depan,’ kata Achmad.
Sementara Kabid PPSD Dinas Pendidikan Kota Bandung Bambang Aryanto, masa pandemi berdampak pada keberlangsungan pendidikan sehingga terjadinya ketertinggalan.
Maka Dinas Pendidikan menjadikan ini sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan meminta dukungan dari masyarakat Kota Bandung dan juga DPRD Kota Bandung.
‘Ada beberapa tantangan Dinas Pendidikan Kota Bandung seperti hak guru honorer, biaya operasional pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu hingga infrastruktur,’ tambahnya.
Sementara Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Cecep Darmawan, PPDB seharusnya diurus oleh bagian pemerintah daerah bukan pemerintah pusat dan bersifat transparansi dan bernuansa keadilan. ***
