KUNJUNGAN : Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang saat menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Kota Bandung, Rabu, (22/05/24).
BANDUNG, PelitaJabar – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menerima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Rafael Situmorang menjelaskan, kunjungan kerja Komisi I dan II DPRD Kabupaten Solok ke DPRD Jawa Barat untuk berkonsultasi.
Pertama, terkait peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Sementara Komisi II DPRD Kabupaten Solok konsultasi terkait pertanian, mulai dari alokasi anggaran pertanian hingga soal kuota pupuk bersubsidi untuk daerah dari pemerintah pusat.
“Tadi membahas persiapan Pilkada 2024, khususnya peningkatan kewaspadaan dan penanganan potensi konflik sosial dalam Pilkada 2024. Supaya masyarakat tidak terpolarisasi usai Pilkada 2024,” jelas Rafael Situmorang, Kota Bandung, Rabu (22/05/2024).
Komisi I DPRD Jawa Barat sangat fokus terhadap persiapan Pilkada Jabar 2024. Pihaknya sangat berharap Pilkada Jabar 2024 bisa berjalan dengan baik, dan khususnya masyarakat tidak terpolarisasi seperti Pemilu 2019. Pihaknya pun berharap Pilkada di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan baik.
Selain itu lanjut Rafael Situmorang, selama pertemuan dibahas pula soal kesiapan anggaran, kesiapan penyelenggara Pemilu agar bisa terlaksana dengan baik, upaya Pemilu yang diselenggarakan berkualitas.
Rafael Situmorang menambahkan, untuk persiapan Pilkada Jabar 2024. Sejauh ini persiapannya masih on the track. Komisi I DPRD Jawa Barat melakukan pengawasan, mengawal persiapan Pilkada Jabar 2024 di beberapa kabupaten dan kota.
“Sekarang sedang di tahapan penerimaan pendaftaran calon independent, nanti kemudian pendaftaran dari partai politik,” tambahnya.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir mengatakan, konsultasi terkait peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dan konsultasi terkait pertanian. Khususnya soal kuota pupuk bersubsidi bagi daerah. ***
