BANDUNG, PelitaJabar – Rapat Koordinasi (Rakor) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Jawa Barat diharapkan menghasilkan kata sepakat dan kesepahaman terkait pelaksanaan Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan Porprov 2026.
“Intinya itu. KONI Jabar mengapresiasi Rakor yang dilaksanakan dengan tujuan tersebut. Karena Porprov kali ini lain dan dipastikan tidak ada lagi memunculkan masalah,” kata Ir. Andrian Tejakusuma Wakil Ketua I KONI Jabar saat membuka Rakor POBSI Jabar, Selasa 23 September 2025 disalah satu hotel di Bandung.
Dikatakan, Porprov XV tahun 2026 adalah Porprov yang sangat seksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena Jabar “Hatrrick” di PON serta bonus paling cepat diberikan dibandingkan provinsi lain. Sehingga dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit dan tidak baik-baik saja, Porprov tetap dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin,” ucapnya.
Disebutkan, tim Komisi keabsahan bekerja 24 jam dan meminta seluruh Cabang Olahraga (Cabor) untuk berkoordinasi dan berkomunikasi terkait pelaksanaan BK Porprov.
“Ada norma-norma yang dijabarkan dalam Surat Keputusan (SK) No. 66 dan No. 67 yang menjadi pedoman. Semuanya berkaitan dengan pasal dan aturan yang berkaitan dengan Porprov termasuk pembahasan mutasi atlet.”
“Atlet luar provinsi selain Surat Keputusan Mutasi (SKM), juga ada surat perjanjian diatas notaris yang memastikan memperkuat bagi Jawa Barat,” paoar Andrian.
Dalam peraturan Porprov, berlaku untuk kepengurusan yang syah. Bahkan carateker juga termasuk syah.
“Tolong dijaga kondusifitas. Dan berkooordinasi dengan KONI masing-masing selain kepada Pengcabnya,” ingatnya.
Senada, Ketua Umum POBSI Jabar Ir. Rudi Kadarisman mengatakan, Rakor bertujuan untuk menyatukan kesiapan, sinkronisasi dan keputusan bersama.
“Dalam Rakor sudah ada bahan yang kita sampaikan. Termasuk persoalan Technical Hand Book (THB), masalah jadwal pertandingan dan juga keabsahan,” beber Rudi.
Sebenarnya sebut politisi partai Demokrat ini, sosialisasi sudah dilakukan lewat WA grup.
Rakor ini salah satunya keabsahan itu dari tim mediasi yang sudah dilakukan, namun masih ada juga perbedaan.
Karena Tim mediasi bukan pembuat keputusan . Yang membuat keputusan adalah tim diatas itu.
“Bagi POBSI tugasnya keabsahan itu adalah menseleksi dengan regulasi yang diatur dalam SK No. 66 dan No.67. Dasar parameter kita itu. Ketika nanti dalam Rakor harus ada keputusan yang diambil, pada kepentingan ke depan dan tidak mengurangi regulasi yang diatur, maka kita harus ambil itu,” tegas Rudi.
Karena itu dirinya meminta KONI harus terlibat. KONI harus membuat kepastian menjustifikasi pada keputusan bersama apakah disetujui?
“Karena bukan kewenangan kita. Itu kewenangan KONI. Karena tim keabsahan kita dibawah mereka komisi keabsahan dari KONI,” tambah Rudi.
Mutasi atlet POBSI antar Kota dan Kabupten diakui Rudi terjadi menjelang BK Porprov.
“Mudah-mudahan ya. Dengan niat baik teman-teman kita bisa menyelesaikan persoalan mutasi itu dengan baik. Dan saya yakin teman-teman Pengcab ini bukan karena ego ya. Tapi lebih pada kepentingan bersama.”
“Karena tugas mereka selain menghadirkan atlet ketika ada mutasi juga harapan-harapan untuk mereka bisa masuk dan menjadi atlet Jawa Barat. Nah itu yang harus kita ikat dalam ikatan yang kuat. Bukan sekedar fakta integritas, tapi sebuah perjanjian yang mengikat antara atlet dengan Cabor, antara atlet dengan Konida,” jelas Rudi.
Semoga Porprov ke depan Surat Keputusan Mutasi (SKM) menjadi harga mati. Jadi tidak ada lagi kebijakan-kebijakan subjektif. Semua berproses mulai tingkat Kota dan Kabupaten sampai provinsi sampai lahirnya SKM.
“Jadi gini. Ketika kita mengambil atlet, itu bukan atlet bodong. Bukan yang modalnya hanya STNK. Atau ketok di nomor mesin. Tetapi yang ada BPKB nya. Begitu ya. Semua harus lengkap,” pungkasnya.
Rakor POBSI Jabar juga menghadirkan Komisi keabsahan dari KONI Jabar Asep Hendra Maulana, SH, MH dan Giring, SH.MH Bidang Hukum. Joel
