BANDUNG,PelitaJabar – Bagi mahasiswa Administrasi Publik, memahami pemerintahan tidak cukup hanya melalui buku dan ruang kuliah. Proses pembentukan kebijakan, fungsi pengawasan, hingga dinamika pelayanan publik dapat dipelajari secara langsung dari lembaga yang terlibat di dalamnya.
Hal itulah yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Administrasi Publik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang melalui kegiatan Visiting Day ke DPRD Kota Bandung, Senin (22/6/2026).
Rombongan mahasiswa diterima Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kunjungan tersebut menjadi ruang pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat bagaimana pemerintahan daerah bekerja, bagaimana kebijakan publik dirumuskan, serta sejauh mana fungsi legislatif dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Pembahasan kemudian berkembang pada berbagai persoalan strategis yang dihadapi Kota Bandung, termasuk tantangan dalam menyusun dan menjalankan kebijakan publik.
Radea menjelaskan, sebuah produk hukum daerah tidak lahir secara instan. Setiap regulasi membutuhkan proses pembahasan dan pertimbangan yang panjang, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta perkembangan persoalan di daerah.
Ia mencontohkan salah satu Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual yang telah disahkan DPRD Kota Bandung.
Menurut Radea, regulasi tersebut merupakan salah satu bentuk respons pemerintah daerah terhadap persoalan sosial dengan pendekatan yang mencakup edukasi, pencegahan, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial.
“Mahasiswa perlu memahami bahwa setiap kebijakan yang lahir memiliki latar belakang, tujuan, dan manfaat bagi masyarakat. DPRD memiliki peran penting dalam memastikan regulasi yang disusun dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah,” ujar Radea.
Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis. Mahasiswa tidak hanya menerima pemaparan, tetapi juga aktif mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme pembentukan Perda, pelayanan publik, hingga persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.
Bagi Radea, interaksi semacam itu penting karena mahasiswa merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang kelak akan ikut menentukan arah pembangunan.
Pemahaman terhadap proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan, menurutnya, akan membantu generasi muda melihat kebijakan publik secara lebih kritis, bukan sekadar sebagai aturan yang muncul dari lembaga pemerintah.
Ia juga menilai keterlibatan perguruan tinggi dalam membaca praktik pemerintahan dapat memperkuat hubungan antara dunia akademik dan lembaga publik.
“Dengan memahami secara langsung bagaimana kebijakan dibuat dan dijalankan, mahasiswa diharapkan memiliki perspektif yang lebih kritis, partisipatif, serta peka terhadap persoalan masyarakat,” katanya.
Kunjungan mahasiswa Administrasi Publik Undip tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa ruang parlemen dapat menjadi bagian dari proses pendidikan publik. Interaksi antara mahasiswa dan lembaga legislatif membuka kesempatan untuk mempertemukan teori yang dipelajari di kampus dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan di lapangan.
Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengenal fungsi DPRD secara teoritis, tetapi juga memahami kompleksitas pengambilan keputusan, kepentingan masyarakat, serta tantangan yang menyertai pelaksanaan kebijakan publik.
Pada akhirnya, sinergi antara kampus dan lembaga pemerintahan diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya memahami administrasi publik, tetapi juga memiliki kepedulian dan keberanian untuk ikut mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
