BANDUNG, PelitaJabar – Masa bakti kepengurusan KONI Provinsi Jawa Barat masih dimungkinkan diperpanjang apabila terdapat agenda organisasi yang belum diselesaikan.
“Ketentuan KONI Pusat memberikan ruang perpanjangan masa bakti maksimal selama enam bulan. Kebijakan tersebut dapat ditempuh apabila terdapat kebutuhan organisasi yang berkaitan dengan penyelesaian agenda penting, termasuk pertanggungjawaban administrasi setelah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).” beber Wakil Ketua Umum I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, saat Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Jawa Barat 2026 di Gedung Paguyuban Pasundan, Bandung, Minggu 30 Agustus 2026.
Dikatakan, jika Musprov dikaitkan dengan beberapa kegiatan yang harus diselesaikan, KONI Pusat aturannya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masih memperbolehkan perpanjangan masa bakti maksimum enam bulan,” kata Suwarno..
Keputusan mengenai perpanjangan masa bakti tersebut pada akhirnya bergantung pada kebutuhan KONI Jawa Barat. Terlebih, setelah Porprov selesai, masih terdapat sejumlah pekerjaan administrasi yang harus dituntaskan sebelum memasuki tahapan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov).
“Apabila memang KONI Provinsi Jawa Barat ada agenda untuk minta diperpanjang masa baktinya, saya kira masih ada peluang. Tapi terserah bagaimana KONI Provinsi,” ujarnya.
Penyelesaian pertanggungjawaban administrasi menjadi salah satu hal yang idealnya dituntaskan terlebih dahulu.
“Saya kira idealnya masih harus diselesaikan dulu pertanggungjawaban administrasinya,” tambahnya.
Terkait Porprov, Suwarno menilai penting karena bagian dari kesinambungan pembinaan prestasi atlet.
“Karena Porprov akan menyaring atlet-atlet berprestasi dari mulai tingkat Kabupaten yang nantinya akan menuju provinsi dan kemudian akan menjadi atlet kontingen Jawa Barat menuju PON 2028 khususnya, dan PON-PON berikutnya,” papar dia.
Dia menyoroti tantangan yang akan dihadapi Jawa Barat pada PON mendatang.
Pelaksanaan PON di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai memiliki karakter geografis yang berbeda dibandingkan kondisi di Pulau Jawa.
“PON yang ini akan sedikit spesifik karena tempatnya di NTT dan di NTB, yang masing-masing ini mempunyai kekhususan geografi tidak seperti di Jawa Barat. Jadi perlu strategi khusus,’ jelas Suwarno.
Bagaimana keterlibatan DKI Jakarta sebagai daerah penyangga?
“DKI sebagian karena sebagai penyangga. Pasti ada cabang yang dipertandingkan di NTT, ada pertandingan di NTB, ada juga di Jakarta,” pungkasnya. Joel








