BANDUNG, PelitaJabar – Sukses menggelar Job Fair Online 2026, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung siapkan sejumlah terobosan guna menekan angka pengangguran.
Terlebih tantangan ekonomi mulai inflasi, kenaikan nilai tukar dolar hingga meningkatnya harga bahan bakar, Disnaker memilih melakukan transformasi program agar lebih tepat sasaran.
Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana menjelaskan, tengah menyiapkan formula mulai dari pelatihan kerja hingga magang luar negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Angka pengangguran kita memang masih tinggi yakni 99.300, Karena itu kami terus bekerja keras agar jumlah tersebut terus berkurang meskipun situasi ekonomi sedang penuh tantangan,” kata Yayan di Kantor Disnaker Kota Bandung, Selasa 30 Juni 2026.
Mulai 2027, pola pelatihan kerja akan dibagi menjadi dua skema.
Pelatihan memasak, tata rambut hingga keterampilan digital yang tidak memerlukan sertifikasi, akan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perdagangan dan Dinas lainnya.
Disnaker akan fokus pada pelatihan berbasis kompetensi yang menghasilkan sertifikasi sehingga peserta memiliki daya saing lebih tinggi.
Selain itu, skema magang ke luar negeri juga diubah. Peserta secara massal sebelum diberangkatkan, diberikan subsidi langsung kepada calon peserta yang sudah dipastikan diterima oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di luar negeri.
“Kami sekarang jemput bola. Ketika ada warga Bandung yang sudah siap berangkat melalui LPK, kami berikan subsidi. Dengan begitu bantuan menjadi lebih tepat sasaran,” bebernya.
Disnaker juga mengubah konsep job fair. Jika sebelumnya dipusatkan di satu tempat, kini akan berpindah-pindah ke kecamatan yang memiliki kebutuhan tenaga kerja tinggi.
Job fair kini diperkuat melalui sistem daring menggunakan aplikasi New Bimma.
Saat ini tercatat sekitar 20 perusahaan membuka lebih dari 2.492 lowongan kerja melalui New Bimma.
Di luar itu, tersedia pula sekitar 1.792 lowongan dari platform nasional yang dapat diakses masyarakat. ***
