BANDUNG,Pelitajabar – Kesalahan pendataan penerima bantuan sosial berpotensi membuat warga yang berhak justru terlewat, sementara masyarakat yang tidak lagi memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima. Untuk mencegah persoalan tersebut, evaluasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, S.E., menegaskan bahwa akurasi data menjadi faktor penting agar program bantuan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan Aswan saat menjadi narasumber dalam bincang radio PRFM melalui program OPSI (Obrolan Plus Solusi), Senin, 2 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Evaluasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi hal penting untuk meminimalkan kesalahan pendataan, baik masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdata maupun mereka yang tercatat sebagai penerima padahal tidak lagi memenuhi kriteria,” ujar Aswan.
Dalam perbincangan tersebut, sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari akurasi data desil, mekanisme perbaikan data, hingga pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Aswan menjelaskan, ketepatan data bukan semata-mata persoalan administratif atau angka statistik. Di balik data tersebut terdapat hak masyarakat untuk memperoleh bantuan sesuai kondisi dan kebutuhan sosial ekonominya.
Karena itu, pemutakhiran data perlu dilakukan secara rutin dengan memperkuat verifikasi langsung di lapangan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelurahan, hingga perangkat kewilayahan di tingkat RT/RW juga harus ditingkatkan.
Masyarakat, lanjutnya, perlu mendapatkan akses yang mudah untuk melaporkan ketidaksesuaian data maupun mengajukan perbaikan melalui mekanisme resmi. Langkah tersebut penting agar kondisi riil warga dapat tercermin dalam data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan.
Selain pembaruan data, transparansi dan pengawasan juga harus diperkuat. Perubahan status desil perlu didasarkan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya, bukan semata-mata perubahan administratif.
Aswan juga mengingatkan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial. Upaya tersebut perlu dibarengi pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja agar masyarakat memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidup secara mandiri.
“Data harus terus diperbaiki, penyaluran bantuan harus diawasi, dan kebijakan harus berpihak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, karena tujuan akhirnya bukan sekadar menyalurkan bantuan, melainkan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung,” tutur Aswan.
Melalui evaluasi dan pemutakhiran DTSEN yang berkelanjutan, diharapkan kebijakan perlindungan sosial di Kota Bandung semakin tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya akibat persoalan pendataan.
