BANDUNG,Pelitajabar – Penuntasan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Bandung masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam akurasi pendataan di lapangan yang baru mencapai sekitar 32 persen. DPRD Kota Bandung pun mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) memperkuat koordinasi dengan aparatur kewilayahan agar target penuntasan ATS pada 2029 dapat terealisasi.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5–6 Tahun Kota Bandung yang digelar Disdik Kota Bandung di Aula Wyata Guna, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), para camat hingga kepala seksi kesejahteraan sosial (Kasi Kesos) kelurahan se-Kota Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinasi tersebut diarahkan untuk menyamakan persepsi sekaligus melakukan verifikasi dan validasi data dari tingkat kecamatan hingga kelurahan. Langkah ini dinilai penting agar program penanganan ATS dan layanan sosial pemerintah benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., mengapresiasi keterlibatan jajaran kewilayahan dalam upaya menekan sekaligus menuntaskan persoalan anak tidak sekolah.
Pria yang akrab disapa Kang Asmul itu menegaskan, keberhasilan mencapai target penuntasan ATS pada 2029 tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan. Dibutuhkan keterlibatan aktif aparatur kecamatan dan kelurahan yang menjadi garda terdepan dalam menjangkau masyarakat.
Namun, ia mengakui proses pendataan masih menghadapi sejumlah kendala. Capaian pendataan yang baru sekitar 32 persen menunjukkan perlunya penguatan dukungan terhadap petugas di lapangan.
Menurutnya, kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang beragam, termasuk tantangan mendatangi rumah warga secara langsung, membuat tugas aparatur kewilayahan tidak mudah.
“Tugas dan tanggung jawab serta beban teman-teman yang sekarang ditugaskan di kewilayahan itu tidak ringan. Oleh karena itu, pertama-tama tentu saja kami dari DPRD dan pimpinan wilayah mengapresiasi rekan-rekan sekalian yang bertugas di kewilayahan, baik itu kecamatan, kelurahan, maupun para kasi yang terus-menerus memberikan pengabdian terbaik,” ujarnya.
Kang Asmul juga menilai perlu adanya evaluasi terhadap beban kerja dan keseimbangan dukungan bagi aparatur kewilayahan. Sebab, kecamatan dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat.
Karena itu, sinergi antara pemerintah kota dan jajaran kewilayahan harus diperkuat agar penanganan ATS maupun berbagai persoalan sosial lainnya dapat berjalan lebih efektif.
DPRD Ingatkan Bahaya Data Tidak Akurat
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menyoroti pentingnya validitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penentuan intervensi pemerintah.
Ia mengingatkan agar aparatur di tingkat kelurahan dan kecamatan tidak terjebak pada pola pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau under-report. Fenomena tersebut kerap dikaitkan dengan budaya laporan “Asal Bapak Senang” (ABS).
Menurut Iman, data yang tidak menggambarkan kondisi riil masyarakat berpotensi membuat program pemerintah salah sasaran. Persoalan pendidikan, anak tidak sekolah, hingga stunting membutuhkan penanganan berdasarkan fakta di lapangan.
“Kalau ada under-report itu mesti kita biasakan diubah. Jangan sampai setiap bikin terobosan atau program, perasaannya seolah-olah tidak ada stunting atau masalah pendidikan, sehingga intervensi kita tidak tepat,” tutur Iman.
Ia menjelaskan, penanganan persoalan masyarakat membutuhkan dua pendekatan, yakni intervensi sensitif dan intervensi spesifik.
Untuk persoalan spesifik seperti anak putus sekolah maupun stunting, intervensi harus menyentuh langsung akar masalah. Faktor ekonomi, motivasi anak, hingga kondisi dan keutuhan keluarga perlu dipahami sebelum menentukan bentuk penanganan.
Komisi IV DPRD Kota Bandung juga mendorong kolaborasi lintas sektor agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri berdasarkan kewenangan masing-masing dinas.
Menurut Iman, persoalan pendidikan dan sosial tidak cukup diselesaikan hanya melalui bantuan sesaat. Diperlukan pemberdayaan jangka panjang yang melibatkan sektor pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga.
“Melalui kebijakan yang berfokus pada penemuan anak di lapangan, pemahaman penyebab masalah secara mendalam, serta penyediaan layanan yang tepat, diharapkan anak-anak di Kota Bandung dapat terus bertahan dalam sistem pendidikan dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya.
Disdik Minta Camat Susun Rencana Aksi
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dengan para camat dan pemangku kepentingan di wilayah.
Ia meminta para camat melakukan pemetaan, menyusun rencana aksi, serta menyiapkan langkah tindak lanjut konkret untuk menangani anak tidak sekolah di wilayah masing-masing.
Asep menjelaskan, Disdik Kota Bandung terus melakukan verifikasi data ATS secara berkala melalui kolaborasi dengan pihak kelurahan serta pemanfaatan aplikasi khusus.
Ia optimistis, melalui pendekatan yang tepat, anak-anak yang sempat meninggalkan bangku pendidikan dapat kembali memiliki semangat untuk melanjutkan sekolah.
Sebagai salah satu upaya, ia mencontohkan keberhasilan program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Program tersebut telah meluluskan banyak warga, bahkan sejumlah lulusannya berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternama, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Politeknik Negeri Bandung (Polban), dan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendidikan bukan akhir dari kesempatan seseorang untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Dengan penguatan pendataan, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan aparatur kewilayahan, upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah di Kota Bandung diharapkan semakin terarah dan mampu mencapai target penuntasan pada 2029.
