BANDUNG, PelitaJabar – Kepengurusan baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kelompok Kerja (Pokja) Kota Bandung periode 2026–2028 menegaskan, komitmennya untuk ikut mengawal pembangunan Kota Bandung.
“Pers memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Tidak hanya menjadi penyampai informasi, insan pers juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus memberikan kritik dan masukan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah,” tegas Ketua Pokja PWI Kota Bandung Asep Budi Heryanto saat audiensi dan silaturahmi bersama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di Pendopo Kota Bandung, Jumat sore 13 November 2026.
Lebih dari itu, audiensi menjadi langkah awal membangun sinergi antara insan pers dan Pemkot Bandung dalam mendukung sekaligus mengawasi jalannya program pembangunan, khususnya visi Bandung Utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami memperkenalkan jajaran kepengurusan sekaligus memaparkan sejumlah program organisasi. Termasuk penguatan sayap organisasi melalui Koperasi PWI Pokja Kota Bandung dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (Labkum Pers),” tambah Kang Abud, sapaan akrabnya.
Menurutnya, hubungan harmonis antara pemerintah dan media perlu dibangun melalui komunikasi terbuka tanpa menghilangkan independensi pers.
“Kami siap menjadi bagian dari ekosistem pembangunan kota melalui pemberitaan yang profesional, berimbang, dan bertanggung jawab,” bebernya.
Sementara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kehadiran jajaran pengurus baru PWI Pokja Kota Bandung. .
“Selamat kepada kepengurusan PWI Pokja Kota Bandung periode 2026–2028 sehingga memberikan dukungan terhadap program kerja dan kiprah organisasi profesi wartawan tersebut,” kata Farhan.
Audiensi ini diharapkan menjadi pintu pembuka bagi kerja sama yang lebih konkret antara PWI Pokja Kota Bandung dan Pemkot Bandung.
“Ke depan, komunikasi dan kolaborasi yang terbangun diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem informasi yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab,” papar Farhan.
Menurutnya, independensi pers tetap menjadi prinsip utama. Sebab, dukungan terhadap pembangunan bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol sosial.
“Justru melalui kritik yang objektif, informasi yang akurat, dan pemberitaan yang berimbang, pers dapat ikut memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan masyarakat,” harapnya.
Hadir dampingi Kang Abud Sekretaris Fazar Kurniawan, Bendahara Rian Andrian, Direktur Labkum Pers Prana Yogaswara, serta Kustandi mewakili Koperasi. ***
