BANDUNG, PelitaJabar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Komisi I menyoroti Dinas Komunikasi Dan Informatika (Dsikominfo) Provinsi Jawa Barat soal progres untuk wifi publik gratis.
Lalu command center, jika dirasa krusial, tentunya dewan harus mendorong untuk dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran (banggar).
“Intinya, kita harus meningkatkan jaringan internet di Jabar,” sebut anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Yosa Oktora Santono dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan mitra kerja di ruang rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung Rabu (19/08/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan lain, lanjut Yosa, dari Disdukcapil, lebih besar gaji pegawai daripada programnya. Ini perlu dibahas lebih mendalam.
“Meskipun, secara keseluruhan usulan anggaran tidak masalah. Tetapi harus memiliki program prioritas,” katanya.
Sementara, Pimpinan Rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa, Sidkon Djampi menilai, banyak refocusing anggaran yang membahas mengenai penanganan pandemi Covid 19.
“Banyak yang harus diperhatikan dan dipripritaskan selama penanganan pandemi ini,” singkat Sidkon.
Sedangkan, Ruhiyat Nugraha fokus pada persoalan masalah kerasipan yang dinilainya masih sangat lemah. Misalnya, arsip-arsip masih ada yang disimpan begitu saja sembarangan. 10 tahun pertama masih tanggung jawab kepala OPD, 10 tahun berikutnya menjadi tanggung jawab kepala kearsipan.
“Termasuk tanah pun banyak yang berceceran karena kearsipannya lemah. Secara keseluruhan saya titip agar program ditengah pandemi ini memprioritaskan kepada kegiatan sosial akibat dari dampak pandemi.
Ngeri sekali dampak pandemi ini, pedagang kecil, umkm dan sebagainya. Kebijakan fiskal juga sangat penting, harus diperhatikan. Daya beli masyarakat harus ditingkatkan agar fiskalnya juga dapat meningkat,” kata Ruhiyat.
Sedangkan Rafael Situmorang menyoroti banyaknya warga Jawa Barat yang meninggal saat Isolasi Mandiri (Isoman). Hal itu dikarenakan minimnya pendataan secara akurat. Selain itu, tidak adanya tindaklanjut setelah pemdataan warga yang Isoman.
“Harus ada follow up dengan Dinkes dan lembaga lainnya. Karena tidak ada datanya yang difollowup, hanya sebatas data saja. Harus serius dalam penganggaran, kita ini anggarannya dari pajak. Ada sisi terkoreksi oleh covid19 masalah ekonomi misalnya,” pungkasnya. ***
