TALKSHOW : Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., menjadi narasumber talk show Obrolan Plus Solusi (OPSi) PRFm bertajuk “Problematika Sektor Pendidikan di Kota Bandung,” di Kantor PRFm, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (9/4/2022). Ariel/Humpro DPRD Kota Bandung
BANDUNG, PelitaJabar – Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, H. Achmad Nugraha meminta Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan melakukan pemerataan infrastruktur dan kualitas pendidikan. Terlebih dengan diberlakukannya sistem zonasi dalam proses PPDB.
‘Jadi infrastrukturnya harus siap dan kualitas pendidikannya merata, karena masih ada wilayah yang blank spot,’ tegasnya saat talk show Obrolan Plus Solusi (OPSi) PRFm bertajuk “Problematika Sektor Pendidikan di Kota Bandung,” di Kantor PRFm, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu 9 April 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung berkualitas, baik tingkat SD, SMP hingga SMA. Namun dia juga meminta kepada Plt. Wali Kota Bandung melalui dinas terkait untuk melakukan kajian terkait kualitas sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung.
‘Jadi tidak ada sekolah yang favorit, karena sekolah-sekolah di Kota Bandung, semua berkualitas,’ tambahnya.
Dikatakan, dinamika sektor pendidikan di Kota Bandung masih terjadi seputar proses Penerima Peserta Didik Baru (PPDB).
Selain itu, ia menyoroti kewenangan pemerintah daerah yang hanya dibatasi pada jenjang SD dan SMP, sementara SMA dan SMK berada di kewenangan pemerintah provinsi.
Melihat hal tersebut, pemerintah provinsi dinilai akan kesulitan dalam mengawasi dan memonitor SMA maupun SMK di Jawa Barat, yang jumlah mencapai ratusan bahkan ribuan.
‘Seharusnya ini kewenangan pemerintah daerah yang lebih dekat, sehingga pengawasan dan monitoring dapat berjalan dengan baik,’ pungkasnya. ***
