RAPAT: Pansus 1 (LKPJ) DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan, BLUD Parkir, dan BLUD Angkutan, di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Senin (11/4/2022). Tofan/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNG, PelitaJabar — Pansus 1 (LKPJ) DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan, BLUD Parkir, dan BLUD Angkutan, dengan agenda Pembahasan realisasi kinerja kegiatan TA. 2021, di Ruang Rapat Badan Musyawarah Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (11/04/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafury, S.H., turut dihadiri oleh wakil Ketua Pansus, Drs. Riana, serta para anggota yang meliputi, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si; Drs. Heri Hermawan, M.Pd; Hj. Nenden Sukaesih, SE; H. Sandi Muharam, SE; Iman Lestariyono, S.Si; Hasan Faozi, S.Pd; dan Folmer Siswanto Silalahi, ST.
Ferry mengatakan, sebagai salah satu OPD penghasil bagi Pemerintah Kota Bandung, Dinas Perhubungan dan BLUD Parkir dan Angkutan harus memiliki strategi dan inovasi yang terencana dengan matang.
Sebab, menurutnya, program perencanaan yang disusun sejak awal, kerap mengalami kendala dalam target realisasinya.
“LKPJ ini akan menjadi penilaian kami, untuk menilai kinerja per OPD atau per dinas. Karena proses ini adalah ajang evaluasi, bahkan masukan buat wali kota, agar bisa mengevaluasi seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkot Bandung,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta harus ada kesungguhan dan konsolidasi dalam mempersiapkan dan mengikuti rapat pembahasan LKPJ ini.
“Selain itu, upaya realisasi target OPD harus dipacu dengan percepatan yang harus dilakukan. Agar bukan hanya pencapaian realisasi target bisa tercapai, tapi juga kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Sementara anggota Pansus 1, H. Rizal Khairul menyoroti perihal sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan terkait mesin parkir elektronik, yang sejauh ini tidak ada peningkatan, dan terus mengalami loss potensi.
Padahal hal tersebut, menjadi salah satu hal yang masuk dalam rekomendasi LKPJ Tahun 2020.
“Sejauh ini, kami juga belum mendapatkan laporan terkait kendala apa yang sebenarnya terjadi dari upaya optimalisasi pemanfaatan mesin parkir elektronik ini. Bahkan, dari target yang tidak tercapai ini, berapa banyak mesin yang masih beroperasi dan berapa yang rusak, juga di mana saja titiknya, dan apa alasannya, ini yang belum terjawab hingga saat ini,” ujarnya.
Anggota pansus lainnya, Drs. Heri Hermawan menuturkan, kendala tidak tercapai target dalam realisasi selama ini menurutnya bukan karena disebabkan kesalahan teknis, melainkan kesalahan strategis.
Mengingat peluncuran mesin parkir elektronik sejak tahun 2017 lalu, maka untuk mengoptimalkannya saat ini bukan lagi waktunya sosialisasi dan edukasi, melainkan penerapan law enforcement atau “mendesak” masyarakat untuk menggunakannya.
‘Agar adanya evaluasi strategis dari rencana optimalisasi pemanfaatan mesin parkir elektronik ini sesegera mungkin,’ paparnya.
Iman Lestariyono menuturkan, dari segi indeks kepuaasan, hanya BLUD Parkir yang tidak mencapai target. ***
