GARUT, PelitaJabar – Ratusan angkutan kota (Angkot) dan ELF berbagai jurusan menggelar aksi unjuk rasa terkait banyaknya kendaraan ilega diwilayah Garut Selatan.
Aksi kedua ini dipicu setelah pihaknya menggelar aksi yang sama sebelumnya. Ironisnya, pihan Dishub dan instansi terkait tidak menggubris dan membiarkan kendaraan liar tersebut tetap beroperasi secara bebas.
Koordinator aksi, Aa Dede Singajaya menyayangkan sikap pemerintah daerah yang selama jnj tidak mengindahkan laporan para supir dan pengurus angkutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Aksi mogok massal serempak hari ini dilakukan sebagai bentuk protes para pengusaha dan awak angkot di Garut banyaknya angkutan ilegal, travel gelap yang terus beroperasi termasuk angkutan oding odong di wilayah Garut,” ungkapnya saat audensi di ruang paripurna DPRD Garut, jalan Patriot – Garut, Senin 7 Oktober 2024.
Menurutnya, maraknya angkutan ilegal ini karena kurangnya pengawasan dari Dishub maupun pihak berwenang lainnya sehingga membiarkan angkutan ilegal tetap beroperasi. Hal ini sangat merugikan para pengusaha dan awak supir angkutan turun pendapatan mereka.
Selain itu, premanisme, membuat rasa takut bagi pengemudi dari pungutan liar menyebabkan menurunnya setoran kepada pengusaha angkot.
“Kami berharap pihak aparat kepolisian bisa menertibkan dilapangan yang menyangkut premanisme terhadap para awak pengemudi angkutan,” ujarnya.
Selain itu, tuntutan soal kelangkaan subsidj BBM yakni solar di wilayah garut selatan diaman kebanyakan angkutan Elf menggunakan bahan bakar solar.
“Dengan langkanya BBM solar, angkutan Elf harus menempuh jarak yang jauh ke pom bensin, karena kendaraan Elf rata rata memakai BBM Solar,” keluh Dede.
Sekda Garut, Nurdin Yana akan melakukan berbagai langkah termasuk memanggil berbagai pihak yang terkait soal empat point tuntutan mereka.
“Soal travel gelap dan angkutan liar meminta Dishub Garut melakukan langkah persuasif berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika diperlukan melakukan razia dilapangan,” tuturnya usai audiensi.
Disinggung peremajaan angkutan kota, Yana menegaskan hal itu sudah dikoordjnasikan dengan pihak perbankan, namun hingga kini pihak perbankan terutama bjb masih melakukan pengkajian mekanisme.
Dirinya mengakui kelangkaan BBM subsidi di wilayah Garut Selatan akibat dibatasinya subsidi BBM. Meski demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan Hiswana Migas setempat.
“Dalam waktu dekat bersama komisi ll DPRD akan melakukan rapat koordinasi dan memanggil semua instansi terkait, Hiswana migas, BPJS serta perbankan,” pungkasnya. Jang
