BANDUNG, PelitaJabar – Ketua Komisi C Agus Hermawan mengatakan, program yang dilaksanakan oleh DSDABM dan DLH harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Bandung, termasuk penanganan banjir dan sampah.
“Kita sharing bersama terkait program untuk masyarakat, dan untuk kemajuan Kota Bandung,” ujarnya saat rapat bersama SKPD mitra kerja terkait evaluasi program kerja 2024, serta penanganan banjir dan sampah di Kota Bandung, di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD, Senin, 7 Oktober 2024.
Rapat tersebut dilaksanakan bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi C, Agus Hermawan S.A.P., dan dihadiri Anggota Komisi C, AA Abdul Rozak, S.Pd.I., M.Ag, Aan Andi Purnama, S.E., M.M.Inov., Dr. Uung Tanuwidjaja, S.E., M.M., H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., H. Sutaya, S.H., M.H., Iqbal Mohamad Usman, S.I.P., S.H., Nunung Nurasiah, S.Pd., Rendiana Awangga, S.Tr.Kom.Ak., dan Yoel Yosaphat, S.T. Kemudian secara daring juga hadir Wakil Ketua Komisi C, H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Yoel Yosaphat menyoroti terkait persoalan sampah yang ada di Kota Bandung, terlebih terkait upaya pengurangan sampah di Kota Bandung. Seperti melalui program maggot, Kang Pisman dan lain sebagainya.
“Ini merupakan pekerjaan rumah bagi Kota Bandung, karena jumlah sampah terus bertambah. Maka bagaimana skenario untuk mengurangi atau mereduksi sampah dari hulu,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga menuturkan, perlu dilakukannya strategi penanganan banjir sejak awal, termasuk melakukan pemetaan terkait pola drainase yang efektif di Kota Bandung.
Pemanfaatan trotoar yang selama ini masih belum maksimal juga harus segera dibenahi, sebab penggunaannya masih belum sesuai peruntukannya. Padahal infrastruktur tersebut berdampak pada persoalan lainnya.
“Penanganan banjir ini perlu strategi awal karena ini merupakan persoalan yang menjadi pekerjaan rumah di Kota Bandung, setiap tahunnya,” katanya.
Hal senada disampaikan oleh, Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama yang mempertanyakan terkait sistem induk drainase yang ada di Kota Bandung. Terlebih hal ini berdampak pada persoalan banjir yang ada di tengah masyarakat.
“Sistem Induk Drainase itu merupakan yang utama, dalam rangka penanganan banjir di Kota Bandung. Rencana itu penting, dalam upaya penanganan ke depannya,” tuturnya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana menambahkan, perlunya masterplan dalam penanganan persoalan banjir di Kota Bandung. Termasuk kolaborasi dengan pusat dan swasta untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Segera memiliki masterplan karena ini merupakan upaya penanganan banjir di Kota Bandung. Termasuk kendala-kendalanya, dan upaya kolaborasi dengan swasta maupun tingkat pusat,” ucapnya. ***
