PERESMIAN : Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung bersama Wali Kota Bandung menghadiri peresmian layanan publik baru, di RSUD Bandung Kiwari, Selasa, 4 Maret 2025. Robby/Humpro DPRD Kota Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BANDUNG, PelitaJabar – RSUD Bandung Kiwari meresmikan tiga layanan baru yakni Geulis Kiwari, Katresna, dan Senandung Perdana.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Toni Wijaya mengungkapkan, berdasarkan data DP3A Kota Bandung pada tahun 2024, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi.
Diharapkan layanan Katresna dan Senandung Perdana bukan hanya menjadi wadah pemulihan saja.
“Selama ini sudah cukup banyak kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang terjadi, termasuk di Kota Bandung. Sehingga para korban dari kasus-kasus yang sudah maupun akan terjadi harus ditangani dengan baik dan benar,” kata Toni disela peresmian 4 Maret 2025.
Sementara Direktur RSUD Bandung Kiwari dr. H. Yorisa Sativa mengatakan, Geulis Kiwari merupakan Gerai untuk Layanan Istimewa di RSUD Bandung Kiwari, yang berkolaborasi dengan Disdukcapil Kota Bandung.
Tersedia layanan “3 in 1” bagi bayi yang lahir di RSUD Bandung Kiwari.
Pihak keluarga akan langsung mendapatkan Akta Kelahiran Kartu Identitas Anak (KIA) bagi bayi, sekaligus pemutakhiran Kartu Keluarga (KK) baru.
“Gelus Kiwari juga melayani pembuatan Akta Kematian, perekaman KTP elektronik, serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi warga Kota Bandung,” ujarnya.
Adapun layanan Kepedulian Terhadap Kekerasan pada Perempuan dan Anak (Katresna) menjadi langkah komprehensif untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.
Sedangkan Senandung Perdana (Sekolah dan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak) menyediakan layanan berupa upaya perlindungan perempuan dan anak, yang mencakup pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan.
Layanan Katresna dan Senandung Perdana ini berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung.
“Layanan ini mempercepat akses bagi masyarakat yang mengalami KDRT. Layanan ini sebagai alat bantu pencegahan dan deteksi, skrining, penanggulangan masalah yang dialami perempuan dan anak,” ujarnya.
Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan, layanan baru ini merupakan langkah progresif untuk menghubungkan bidang-bidang antar dinas atau OPD.
“Kolaborasi adalah kunci peningkatan layanan bagi warga Kota Bandung. Sistem pelayanan publik yang diperlukan adalah yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini merupakan awal menuju layanan publik yang lebih baik,” pungkasnya.
Hadir Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., Anggota Komisi IV, H. Soni Daniswara, Anggota Komisi II, Indri Rindani, serta Anggota Komisi III Rendiana Awangga, S.Tr.Kom.Ak. ***
