Bandung, PelitaJabar – Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi mengungkapkan, pembahasan LKPJ dilakukan melalui prinsip kemitraan, objektivitas, transparansi, dan profesionalitas.
Rekomendasi yang disampaikan DPRD diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
“Catatan strategis dan rekomendasi DPRD merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan Kota Bandung berjalan semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin, 11 Mei 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pembahasannya, DPRD turut memberikan sejumlah masukan terkait penguatan kualitas belanja daerah, peningkatan pelayanan publik, pengembangan iklim investasi, optimalisasi aset daerah, serta penguatan reformasi birokrasi.
Pemkot Bandung menyambut baik berbagai rekomendasi.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan seluruh masukan, saran, dan rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung dalam penyempurnaan kebijakan kedepan.
“Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen meningkatkan efektivitas pembangunan, memperkuat kualitas pelayanan publik, menjaga stabilitas fiskal daerah, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” papar Farhan.
Rapat paripurna tersebut juga menandai penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung dalam mewujudkan pembangunan kota yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas hidup warga, serta penguatan daya saing Kota Bandung di masa mendatang. ***
