BANDUNG, PelitaJabar – Partai Demokrat Jawa Barat kini menghadapi krisi usai kadernya hengkang. Bukan kaleng-kaleng, sebagian pernah duduk di parlemen, mengisi struktur partai, dan membangun jaringan politik selama bertahun-tahun.
Perpindahan itu karena itu tidak cukup dibaca sebagai soal siapa pindah partai saja. Namun pertanyaannya mengapa kader yang telah lama berada di dalam partai memilih keluar ketika Demokrat Jawa Barat justru memasuki fase persiapan menuju Pemilu 2029?
Pertanyaan itu mengemuka usai Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Demokrat Jawa Barat pada Agustus 2026 yang menetapkan Anton Sukartono Suratto sebagai calon tunggal ketua. Dalam forum tersebut, 29 pemegang hak suara—27 DPC, DPD, dan organisasi sayap—seluruhnya mencalonkan Anton.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi Eko, kader Demokrat yang pernah menjadi anggota DPRD, dinamika tersebut tak terlepas dari kekecewaan sebagian kader senior.
“Kalau boleh disimpulkan, hal itu terkait kekecewaan mereka terhadap proses pemilihan Ketua DPD yang kembali menetapkan saudara Anton sebagai ketua,” kata Eko, belum lama ini.
Menurutnya, sebagian kader berharap ada perubahan dalam kepemimpinan Demokrat Jawa Barat. Kembalinya figur yang sama dinilai membuat harapan tersebut tidak menemukan jalan.
Namun persoalannya, kata Eko, bukan semata soal pergantian figur.
Ia menyoroti hasil elektoral Demokrat Jawa Barat dalam beberapa pemilu terakhir. Pada Pemilu 2024, Demokrat memperoleh delapan kursi DPRD Jawa Barat, turun dari 11 kursi pada pemilu sebelumnya. Partai Demokrat sendiri mencatat kehilangan kursi di tiga daerah pemilihan dibanding Pemilu 2019.
“Kalau hasilnya mengalami penurunan, tentu harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai persoalan tersebut hanya dilihat sebagai angka, tanpa melihat apa yang terjadi di baliknya,” ujarnya.
Tetapi kritik Eko tidak berhenti pada persoalan kursi.
Ia menyinggung pola komunikasi internal yang menurutnya menjadi salah satu sumber ketidaknyamanan sebagian kader. Ada kader merasa ruang dialog semakin sempit dan hubungan internal partai terbentuk berdasarkan kedekatan dengan pimpinan.
Eko bahkan menggunakan istilah “ring” untuk menggambarkan kelompok yang dianggap berada di sekitar ketua.
“Anton sampai sekarang dinilai belum merangkul kader-kader yang berada di luar ring beliau. Padahal mereka adalah senior-senior yang sudah lama berkiprah di Demokrat,” beber .
Ia juga menyampaikan kritik keras mengenai gaya kepemimpinan yang dianggap terlalu konfrontatif.
“Ditambah sikap yang dianggap arogan, suka mencela pengurus lain dan senang menciptakan peta konflik dengan mereka yang tidak sejalan. Suasana seperti ini ikut menyebabkan DPD Demokrat menjadi sepi dan tidak nyaman,” kata Eko.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Eko dan bukan kesimpulan independen mengenai kepemimpinan Demokrat Jawa Barat.
Di sisi lain, secara organisasi, proses Musda memang menunjukkan dukungan formal yang sangat kuat kepada Anton. Sebanyak 27 DPC menyatakan dukungan dan dalam Musda VI Anton dipilih secara aklamasi sebagai ketua terpilih untuk periode 2026-2031, sebelum pengesahan kepengurusan melalui SK DPP.
Di sinilah muncul paradoks yang menarik.
Di forum resmi, dukungan terlihat solid. Di luar forum, sejumlah kader senior justru memilih pergi.
Dua realitas itu tidak otomatis saling bertentangan. Namun keduanya menunjukkan bahwa ukuran soliditas partai tidak hanya dapat dilihat dari hasil pemilihan ketua.
Eko menyebut sejumlah nama yang telah meninggalkan Demokrat atau memilih jalur politik berbeda. Diantaranya Wawan Setiawan, mantan Sekretaris DPD dan mantan anggota DPRD; Achdar, pernah dua periode menjadi anggota DPRD Jawa Barat; Toto Purwanto, mantan anggota DPRD Jawa Barat; Aceng Roni; Diene; serta Osin Permana, yang pernah dua periode menjadi anggota DPRD.
“Keberadaan kader yang telah lama berada di dalam rumah politik sebenarnya merupakan aset partai karena mereka punya konstituen yang sudah lama terbentuk. Ketika kader-kader ini pindah partai, konstituen yang selama ini dibangun juga berpotensi ikut berpindah. Itu menjadi kerugian bagi Demokrat,” ucapnya.
Persoalan menjadi semakin relevan ketika Demokrat mulai menatap Pemilu 2029.
Target peningkatan suara dan kursi bukan pekerjaan sederhana. Pada Pemilu 2024, Demokrat memperoleh enam kursi DPR RI dari Jawa Barat dan delapan kursi DPRD Jawa Barat.
Artinya, pekerjaan rumah partai bukan hanya mempertahankan apa yang sudah ada, tetapi memperbesar basis elektoral.
Menurut Eko, posisi politik Demokrat di tingkat nasional juga membuat penguatan mesin partai di daerah menjadi penting. Ia mengaitkannya dengan posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat dan kemungkinan dinamika pencalonan nasional menjelang 2029.
Karena itu, ia menilai peningkatan suara dan kursi akan menjadi bagian dari daya tawar politik Demokrat.
“Pemilu 2029 jelas sangat berat. Demokrat yang dinakhodai Ketum AHY harus meningkatkan perolehan suara dan kursi di parlemen. Itu menjadi daya tawar kita nanti. Minimal masuk empat besar nasional,” lanjut Eko.
Target tersebut merupakan pandangan Eko, bukan posisi resmi yang telah ditetapkan sebagai hasil pemilu.
Namun satu hal sulit diabaikan: mesin politik membutuhkan kader yang bekerja di lapangan.
Struktur organisasi dapat disusun, jabatan dapat ditetapkan, kepengurusan dapat dilantik.
Tetapi konstituen tidak lahir dari surat keputusan.
“Di partai itu tidak ada atasan dan bawahan. Kita semua sama, hanya berbeda posisi saja. Kebersamaan dan kesolidan itu yang utama untuk bisa menang,” pungkasnya.
Pada akhirnya, persoalan Demokrat Jawa Barat bukan sekadar tentang siapa yang menang dalam Musda.
Secara formal, Anton telah kembali mendapatkan mandat melalui Musda VI. Dukungan 27 DPC menunjukkan kekuatan organisasi yang dimilikinya.
Tetapi legitimasi organisasi dan kenyamanan kader adalah dua hal yang berbeda. Sebab dalam politik, rumah yang tampak kokoh dari luar, belum tentu tanpa retakan di dalamnya. ***
