BOGOR, PelitaJabar – Mayor Caucus 2019 dalam rangkaian 55th ISOCARP World Planning Congress menjadi ruang bagi para wali kota untuk berdiskusi terkait kepemimpinannya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, pemberiaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berbanding lurus dengan jumlah satuan administrasi daerah, bukan jumlah penduduk.
Hal itu, kata Emil, membuat provinsi dengan jumlah kota/kabupaten yang banyak mendapat dana berlimpah. Sementara, pemerintah daerah dengan jumlah kota/kabupaten sedikit mendapat kucuran dana yang juga minim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah pusat ini kasih uang berbanding lurus dengan jumlah daerah, kalau daerahnya dikit duitnya dikit, kalau daerahnya banyak, duitnya banyak. Padahal, jumlah penduduknya tidak imbang. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga ada yang dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Emil di Balai Kota Bogor, melalui rilisnya Selasa (10/9).
Salah satu solusi, adalah pemekaran daerah. Meski begitu, usulan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) tingkat dua di Jabar masih dimoratorium oleh pemerintah pusat. Maka gagasan lain yang bisa diupayakan adalah pemekaran desa atau kelurahan.
“Kalau dimekarkan, ‘kan berbanding lurus dengan dana desa, dana kelurahan,” tegas Emil.
Emil sendiri mendukung positif Mayor Caucus dalam Kongres Perencanaan Kota Sedunia atau International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) itu.
Menurut mantan wali kota Bandung ini, ada semangat kolaborasi karena di rapat tersebut para wali kota membahas tantangan, langkah-langkah perbaikan, bentuk kolaborasi antar daerah, hingga berbagai dukungan yang diperlukan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.
“Intinya kalau Indonesia mau maju, para wali kota harus kompak. Kompaknya apa? Menyamakan yang bagus-bagus di daerahnya. Saya mengusulkan agar forum wali kota ini rutin dua bulan sekali,” pungkasnya. Mal
