JAKARTA, PelitaJabar – Gubernur JabarRidwan Kamil pengalamannya mentransformasi Jabar menjadi digital province. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar saat ini menerapkan Government 3.0 atau birokrasi dinamis. Tujuannya supaya pembangunan dapat berjalan dengan cepat.
“Selama ini di Indonesia masih menerapkan birokrasi 2.0 yang mengutamakan reward and punishment saya kira itu tak cocok di era digital sekarang,” kata Emil, sapaan akarabnya saat menjadi pembicara Smart Cities for All: The Foundation for Sustainable Business yang digelar Keduataan Besar (Kedubes) Swedia untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (2/10).
Selain Birokrasi Dinamis, Pemdaprov Jawa Barat mempraktikkan konsep Penthahelix dalam menjalankan roda pemerintahannya. Penthahelix adalah menggandeng lima unsur, yaitu ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media), dalam pembangunan.
Selain bergantung pada tiga anggaran negara APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN, Pemdaprov Jawa Barat memanfaatkan lima sumber anggaran lain.
Lima sumber anggaran tersebut meliputi KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana CSR. Pemdaprov Jawa Barat menyebutnya dengan Delapan Pintu Anggaran.
“Konsep kerjanya adalah kolaborasi penta helix ABCGM (akademisi, bisnis, community, government, media). Jadi siapapun bisa membangun Jabar,” ucap Emil.
Duta Besar (Dubes) Swedia untuk Indonesia Marina Berg mengatakan, sejumlah program Pemdaprov Jabar dalam konsep smart city menginspirasi. Pihaknya juga tertarik mengembangkan inovasi Pemdaprov Jabar.
“Konsep smart city dari Pak Ridwan Kamil itu sangat menginspirasi kami, karena itu kami undang untuk berbicara di sini,” kata Marina.
Hadir mahasiswa, peneliti, dan komunitas dari dalam maupun luar negeri. Mal
