BANDUNG, PelitaJabar – Meski mengalami penurunan, namun masih terdapat 800 ribu anak stunting di Jawa Barat.
Karena itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta seluruh pegawai negeri sipil (PNS) untuk menjadi orang tua asuh anak stunting.
Angka prevalensi stunting dari 24,5 persen pada 2021 menjadi 20,20 persen pada 2022.
‘Jawa Barat sudah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam penanganan stunting. Kinerja Jawa Barat ini yang terbaik di antara provinsi besar di Indonesia,’ ucap Emil, sapaan Gubernur usai Rakerda Bangga Kencana di Hotel Holiday Inn Bandung Selasa 14 Februari 2023.
Gubernur menilai jumlah absolutnya masih tinggi. Ini bisa dipahami karena jumlah penduduk Jawa Barat tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia.
‘Stunting menjadi masalah bersama. Itulah mengapa dalam kepemimpinan saya isu stunting itu harus diurus oleh semua dinas. Bukan hanya oleh Dinas Kesehatan atau DP3AKB. Saya juga ingin memberikan terobosan agar setiap PNS menjadi orang tua asuh anak stunting. Dengan begitu, 800 ribu anak stunting diurus oleh 800 ribu PNS. PNS di lingkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ada sekitar 30 ribu orang. Saya minta seluruh PNS di luar Pemerintah Provinsi turut jadi orang tua asuh. Jika ini dilakukan, kita bisa lihat dua tahun ke depan akan seperti apa Jawa Barat,’ paparnya.
Menurutnya, PNS sengaja dipilih karena itulah profesi paling stabil dari sisi penghasilan atau kesejahteraan.
Ridwan Kamil melanjutkan, kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan ukuran penting bagi kemajuan sebuah negara. Karena itu, jika Negara Indonesia ingin menjadi negara adidaya, maka salah satu syaratnya adalah terbebas dari masalah stunting. Terlebih selama periode bonus demografi, SDM berkualitas merupakan kunci utama.
Hadir Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Eni Gustina, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Syarifah Liza Munira, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Marsudijono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Sumasna, para wakil bupati dan wali kota sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten dan kota se-Jawa Barat dan OPD lainnya. ***
