TASIKMALAYA, PelitaJabar – “Bank Emok” atau rentenir semakin merajalela. Pasalnya, kehadiran rentenir ini bukan mensejahterakan rakyat namun malah menyengsarakan.
“Ini sudah terjadi di berbagai daerah. Ini sangat menyusahkan masyarakat kecil,” tandas anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Drs KH Tetep Abdulatip saat reses di sejumlah lokasi di daerah pemilihannya di Tasikmalaya baru baru ini.
Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah harus mengeluarkan regulasi dan edukasi, karena rentenir ini bukan menolong tapi menyengsarakan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah harus peduli dengan mengeluarkan program-program yang berpihak pada masyarakat kecil. Misalnya dengan memberikan kredit ringan, yang bisa ditangani oleh BJB atau BPR. Agar masyarakat tidak terjerat lintah darat,” tegas Ketua Daerah Dakwah IV DPW PKS Jabar ini.
Masalah ini mengemuka saat melakukan reses di sejumlah lokasi di daerah pemilihannya (Dapil), diantaranya di Desa Singasari Kec Singaparna, Kampung Bantarpayung Desa Cisaruni Kec Padakembang, dan Kec Cipedes.
Sementara di bidang pendidikan, masyarakat menginginkan bantuan beasiswa pendidikan. Selain itu, sekolah meskipun bayar tetapi masyarakat mengharapkan pemerintah memperbesar BOS untuk sekolah supaya biaya pendidikan terjangkau.
“Sementara bidang kesehatan puskesmas minta tingkatkan, terutama untuk masyarakat miskin,” tambahnya.
Begitupula di bidang infrastruktur jalan, kata dia, rata-rata jalan sudah mulus apalagi jalan berstatus jalan Pemprov terutama jalur selatan. Paling tidak ada tambahan bantuan untuk jalan yang tidak berstatus jalan provinsi.
Bagaimana bidang pengairan? Pendiri Pesantren Al Fatah Ciawi, Tasikmalaya, ini melanjutkan, pembuatan irigasi untuk wilayah yang sering dilanda kekeringan. Sementara pertanian masyarakat membutuhkan bantuan traktor dan benih berkualitas. Selain itu, pembinaan para petani untuk meningkatkan produktifitas pertanian.
“Bidang peternakan bantuan ternak untuk kelompok ternak dan pengajuan jangan terlalu berbelit prosesnya,” terang alumnus Fak Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Djati (UIN) tahun 1989 ini.
Dirinya berharap, hasil reses ini akan dimasukan dalam draf pengajuan, seperti Musrenbang di desa dan dijadikan sebagai acuan program di tahun anggaran berikutnya. Selain itu, Tetep juga prihatin dengan angka pengangguran masih tinggi dan anggaran infrastruktur di daerah perlu ditingkatkan.
Kondisi infrastrutur di daerahnya, terutama kondisi jalan juga masih buruk. Misalnya jalur Casinga dan Ciawi yang belum bagus sepanjang lima kilometer. Begitupula kesehatan. Mulai masalah BPJS dan kondisi rumah sakit, baik sarana prasarana maupun pelayanan.
“Kami ingin Pemprov hadir dalam menyelesaikan berbagai masalah ini,” tegas Tetep.
Mengenai bantuan desa, Tetep membeberkan bantuan Pemprov untuk desa ada penambahan yang awalnya Rp 115 juta menjadi Rp 130 juta. “Tambahan Rp 15 juta khusus untuk posyandu di desa tersebut,” pungkasnya. Mal
