Kabid PMK “Rela dipecat Jika Terbukti berbuat salah”

- Penulis

Kamis, 16 Agustus 2018 - 14:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG, PelitaJabar –Terkait dugaan kasus korupsi dana Beasiswa Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk Sekolah Tingkat Menengah Kejuruan, Kepala Bidang (Kabid) PMK Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat DR. H. Dodin Rusmin Nuryadin, mengatakan, dirinya rela dipecat dari jabatannya, kalau tebukti bersalah menangani bidangnya.

Dia mengakui, jika dulu pernah dipanggil aparat hukum (Kejaksaan) terkait dugaan kasus korupsi dana bantuan BPMU tahun anggaran 2016 untuk siswa/siswi dengan asumsi adanya jumlah siswa dan jumlah sekolah yang fiktif sehingga negara dirugikan milyaran rupiah.

Menurut Dodin, kasus ini sudah cukup lama. Informasinya, dana bantuan untuk BPMU ini “menguap” sampai Rp 34 Miliar.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Namun, hasil pemeriksaan Insfektorat ternyata ditemukan atau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 3, 5 Miliar,” ungkap Dodin saat dikonfirmasi diruang tamu Kabid di Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Kamis (16/8).

Sejak terkuaknya kasus itu, pihaknya mengadakan inspeksi ke daerah, dengan mengambil sempling ke sekolah-sekolah. Ternyata kata Dodin, itu memang benar terjadi kekeliruan data.

“Dari temuan itu, semua sekolah yang melakukan, dipinta untuk mengembalikan uang kelebihan ke Kas,” tuturnya.

Bahkan dengan nada lantang, dia pernah mengancam anggota Dewan yang mempertanyakan soal kelebihan dana. Padahal masalah ini sudah selesai.

Sementara, M. Syafrin Zaini, pemerhati dunia pendidikan meminta Gubernur Jabar terpilih Ridwan Kamil, kasus seperti ini menjadi perhatian.

“Kejadian seperti ini harus menjadi perhatian dan catatan untuk Gubernur Jawa Barat terpilih (Ridwan Kamil. red), agar pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat tepat sasaran, bukan dana bantuan menjadi objek bancakan oknum-oknum di Dinas Pendidikan,” tegas Syafrin yang juga pengurus PWI Jawa Barat.

Masalah BPMU yang juga merupakan BOS Provinsi, jika menggunakan data Dapodik, harusnya tidak perlu salah. Apalagi sampai kelebihan siswa ribuan dan dana miliar rupiah. Karena data individual, by name by address dari Dapodik sangatlah jelas.

“Ini ada indikasi niatan apa”? Tanyanya.

Korupsi tumbuh subur di semua lini, termasuk dunia pendidikan. Alih-alih menjadi garda depan pencegahan, sekolah malah menjadi tempat tumbuh dan bersemainya ladang korupsi. (***)

Komentari

Berita Terkait

Cetak Advokat Handal, DPD FERARI Jabar dan STAI Siliwangi Gelar PKPA
Penutupan AAYF 2025, Farhan Sebut Bandung Adalah Kota dengan Ragam Budaya Berkumpul dan Bersatu
Vakum 11 Tahun, Farhan Harap Pasar Seni ITB Jadi Agenda Rutin
Malaysia Hingga India Hadiri Pembukaan Asia Africa Festival 2025
Uji Tabrak TIGGO 9 Kecepatan 50KM/Jam, Hasilnya Luar Biasa
Keren, Karya Kriya Tekstil dan Fashion Tel-U Pernah Kolab Bareng Desainer Ternama
bank bjb Perkuat Sinergi dengan Pemkab Kuningan Lewat Pinjaman Daerah
Dadi Ahmad Roswandi Nakhodai IKASMANTIKA 2025–2030

Berita Terkait

Senin, 20 Oktober 2025 - 18:36 WIB

Cetak Advokat Handal, DPD FERARI Jabar dan STAI Siliwangi Gelar PKPA

Senin, 20 Oktober 2025 - 17:32 WIB

Penutupan AAYF 2025, Farhan Sebut Bandung Adalah Kota dengan Ragam Budaya Berkumpul dan Bersatu

Senin, 20 Oktober 2025 - 17:21 WIB

Vakum 11 Tahun, Farhan Harap Pasar Seni ITB Jadi Agenda Rutin

Senin, 20 Oktober 2025 - 17:08 WIB

Malaysia Hingga India Hadiri Pembukaan Asia Africa Festival 2025

Sabtu, 18 Oktober 2025 - 20:11 WIB

Keren, Karya Kriya Tekstil dan Fashion Tel-U Pernah Kolab Bareng Desainer Ternama

Berita Terbaru

Wali Kota Bandung saat meninjau Pasar Seni ITB. PJ/Dok

FEATURED

Vakum 11 Tahun, Farhan Harap Pasar Seni ITB Jadi Agenda Rutin

Senin, 20 Okt 2025 - 17:21 WIB