GARUT, PelitaJbar- Kesejahteraan masyarakat Garut, jauh dari harapan. Hal ini tercermin dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selama satu dekade dibawah kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan, terbilang masih rendah dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.
“Minimnya intensitas PAD kabupaten Garut merupakan salah satu sumber penerimaan daerah bisa saja pencerminan kemandirian daerah akan tidak akan terwujud,” beber Dudi Supriadi, Ketua DPD Laskar Indonesia Garut kepada PJ, Minggu 3 Juli 2023.
Terlebih, isu krusial terlihat selama ini masih menjadi permasalahan, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan ekstrem termasuk balita stunting, pengangguran, dan rendahnya pendapatan perkapita.
“Delapan janji politik selama kepemimpinan satu dekade Rudy Gunawan belum terwujud secara jelas dan nyata sesuai visi misi sebagai jargon politiknya,” tambahnya.
Dudi menyebutkan, dari data yang dimilikinya, selama sepuluh tahun di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan, PAD Garut hanya naik sekitar 62 persen atau Rp202.886.660.285, dari semula Rp324.329.660.481 pada TA 2014 menjadi Rp527.216.320.766 pada TA 2023.
Padahal nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Garut meningkat sekitar 41 persen atau Rp1.273.473.789.200 selama rentang waktu yang sama.
Sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) Garut Nomor 13/2014 tentang Perubahan APBD TA 2014, dan Perda Nomor 15 /2022 tentang APBD TA 2023.
Sedangkan nilai PAD dibandingkan total besaran APBD-nya hanya sekitar 12 persen.
PAD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp527.216.320.766. Dengan total besaran APBD-nya mencapai Rp4.367.018.882.452.
“Artinya, besar pasak daripada tiang,” kata Dudi lagi.
Selain masih rendahnya sumber PAD, sumber Pendapatan Daerah Garut pun didominasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Antar Daerah bernilai Rp3.804.053.827.083.
Sisanya dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp35.748.734.603.
“Bagaimana mewujudkan Daerah Mandiri, sementara kondisi PAD saja nyaris berjalan di tempat, sangat jauh kesenjangannya dibandingkan dengan kenaikan 645 persen anggaran dikeluarkan untuk kebutuhan Belanja Tak Terduga atau BTT,” tegasnya.
Kebutuhan BTT yang dianggarakan semula Rp9.480.000.000 pada TA 2014, kini meningkat sangat tajah mencapai Rp70.658.119.191 pada TA 2023.
“Malahan jika dirinci, kondisi PAD itu lebih parah. Lantaran di dalamnya masih terdapat PAD RSUD dr Slamet nilanya cukup besar. Namun PAD RSUD ini hanya berupa angka. Sebab dikembalikan lagi ke RSUD sebagai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah),” imbuh Dudi.
Keprihatinannya atas kondisi PAD yang terkesan berjalan di tempat.
“Nyaris tak ada upaya atau kebijakan secara kongkrit dilakukan Bupati Rudy dalam mengelola keuangan daerah baik intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD selama satu dasawarsa terakhir,” pungkasnya. Jang
