CIANJUR, PelitaJabar – Akibat anggaran minim, layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan (PSDKP WS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat menjadi tidak optimal.
Karena itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati meminta Dinas Kelautan dan Perikanan mengevaluasi sarana dan prasarana serta letak Kantor UPTD PSDKP Wilayah Selatan, agar lebih dekat.
‘Untuk menuju ke lokasi, cukup jauh memerlukan biaya, belum lagi untuk operasional. Bagaimana fungsi pengawasan bisa berjalan dengan baik sementara anggaran operasional sarana dan prasarana tidak ada’, kata Lina saat evaluasi program dan kegiatan UPTD PSDKP WS di Kabupaten Cianjur, Kamis 15 September 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain pengawasan sumberdaya kelautan, pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perikanan, UPTD PSDKP WS ini juga melakukan pengawasan sumberdaya perikanan.
‘SDM nya mumpuni secara kapabilitas hanya dukungan sarana dan prasarana dan biaya operasional yang tidak ada, ini akan kita dorong agar pengawasannya semakin optimal’, pungkasnya. ***
