CIREBON, PelitaJabar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat soroti kurangnya anggaran pelayanan pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan.
Demikian Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati saat memimpin kunjungan kerja Komisi di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon. Senin, 5 Juni 2023.
Menurutnya, berdasarkan hasil kunjungan kerja, pihaknya menyebut ada salah satu masalah yang perlu menjadi perhatian khusus yakni terkait fasilitas pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Intinya UPTD ini ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada beban keuangan, yang ada bagaimana untuk mengedukasi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha atau mencari penghasilan di sekitar hutan biar mereka sejahtera, mereka diberikan pelatihan dari mulai budidaya on farm sampai off farm,” tegas Lina.
Tak hanya pelatihan terkait pengelolaan nya saja, akan tetapi pemerintah melalui UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan itu memberikan pembinaan terkait cara memasarkan produk agar bisa diterima di masyarakat secara luas.
Tak hanya itu, terkait workshop pelatihan, menurutnya kurang mumpuni.
“Perlu support anggaran dari pemprov jabar agar berjalan dengan baik, biar program berjalan dengan baik dengan di dukung dengan fasilitas sesuai kebutuhan,” pungkasnya. ***
